Jakarta, IDN Times - Calon wakil presiden nomor urut tiga, Mahfud MD, sempat menyudutkan pemerintahan Presiden Joko "Jokowi" Widodo terkait isu lingkungan hingga impor pangan.
Sindiran itu disampaikan saat debat keempat capres-cawapres Pemilu 2024, di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta Pusat, Minggu (21/1/2024) malam.
Padahal, Mahfud juga tergabung dalam Kabinet Indonesia Maju sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam).
Kritikan pertama, Mahfud menyinnggung mengenai program food estate atau lumbung pangan yang dianggapnya gagal di bawah Kementerian Pertahanan.
"Kami punya program petani bangga petani, di laut jaya, nelayan sejahtera, jangan misalnya seperti food estate yang gagal dan merusak lingkungan, yang benar saja, rugi dong kita," ujar dia.
Kemudian, Mahfud menyebut ada lebih dari 2.500 lahan tambang ilegal di Indonesia. Dia juga menyampaikan, dalam 10 tahun terakhir, ada proses deforestasi atau penggundulan hutan 12,5 hektare.
"Jauh lebih luas dari Korea Selatan, dan 23 kali luas dari Pulau Madura yang saya tinggali," ucap dia.
Mahfud mengatakan, tak mudah mencabut izin usaha pertambahan (IUP). Sebab, banyak mafia yang ikut melindungi tambang bermasalah di Indonesia.
"(Ada yang bilang), cabut aja IUP-nya. Mencabut IUP itu banyak mafianya, saya kirim tim ke lapangan ditolak, sudah keputusan Mahkamah Agung (MA). KPK mengatakan, pertambangan di Indonesia itu banyak sekali ilegal, dibeking aparat dan pejabat," kata dia.
Selain itu, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu juga mempertanyakan jumlah petani di Indonesia semakin menurun, namun pemerintah terus menambah jumlah subsidi pupuk.
"Sumber daya alam (SDA) kita sangat kaya, tapi pangan belum berdaulat, petani makin sedikit, lahan pertanian makin sedikit, tapi subsidi pupuk makin besar. Pasti ada yang salah, petaninya sedikit, lahannya sedikit, kok subsidinya setiap tahun makin naik, pasti ada yang salah," kata Mahfud.
Tak hanya itu, Mahfud sempat enggan menjawab pertanyaan Gibran. Dia mengatakan pertanyaan yang dilontarkan pasangan Prabowo Subianto itu tak layak dijawab.
“Begini loh kalau akademis itu gampang ya kalau bertanya ya kayak gitu-gitu itu recehan, recehan. Oleh sebab itu itu tidak layak dijawab menurut saya. Oleh sebab itu saya kembalikan ke moderator. Ini gak layak dijawab pertanyaan kayak gini gak ada ini jawabannya,” kata dia saat debat keempat di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta Pusat, Minggu (21/1/2024).
“Oleh sebab itu itu tidak layak dijawab menurut saya Oleh sebab itu saya kembalikan ke moderator. Ini gak layak di jawab pertanyaan kayak gini dak ada ini jawabannya,” tegasnya.
Hal ini berawal saat Gibran mempertanyakan soal bagaimana cara mengatasi green inflation atau inflasi hijau pada Mahfud. Namun, Mahfud menjawab dengan menjelaskan hal ini berkaitan dengan green economy atau ekonomi hijau. Di mana menurut Mahfud, masyarakat di Madura, Jawa Timur sudah mempelopori ekonomi hijau dengan mengolah sampah. Maka itu, inflasi hijau katanya bisa diatur dengan kebijakan dan menata data.
Usai debat, calon presiden nomor urut tiga, Ganjar Pranowo mengapresiasi Mahfud, karena strategi debat ronde keempat Pemilu 2024.
"Baguslah, karena untuk pertama kali saya kira Pak Mahfud menginspirasi, ada pertanyaan yang (tidak) harus dijawab dan beliau sampaikan tadi, ini pertanyaan tidak perlu dijawab, ini inspirasi saya melihat, 'oh ya kadang pertanyaan itu tidak perlu dijawab'," ujar Ganjar.
Ganjar mengatakan, apa yang disampaikan Mahfud dapat mengedukasi semua pihak. "Dan beliau sampaikan terbuka, dan menurut saya itu bagus untuk mengedukasi semuanya," ucap dia.
Secara terpisah, Direktur Eksekutif Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia (Puskapol UI), Hurriyah, menilai cawapres nomor urut satu, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin juga kerap mengkritik pemerintah saat debat. Padahal, PKB partai yang dipimpin Muhaimin Iskandar juga berada di koalisi Presiden Jokowi.
"Sebenarnya semuanya ingin memenangkan debat, ada yang ingin memenangkan debat dengan menekankan pada kritik kebijakan, itu yang dilakukan 01 dan 03, yang dikritik adalah paradigma kebijakan pendekatan yang dilakukan pemerintah. Termasuk, memberikan karpet merah investor, dan juga mengkritik pada tata kelola yang tidak berpihak pada masyarakat terdampak," kata Hurriyah dalam acara live talkshow GenZMemilih bertema "Nobar Debat Capres-Cawapres Keempat Pemilu 2024" di studio IDN Media, Minggu (21/1/2024) malam.
Hurriyah mencontohkan cawapres nomor tiga, Mahfud, melayangkan kritik meski masih bergabung pada rezim pemerintahan sekarang. "Kritiknya sangat menohok soal subsidi pupuk yang jelas-jelas dipolitisasi betul, lalu soal food estate," ujar dosen Ilmu Politik FISIP UI itu.
Baca berita terbaru terkait Pemilu 2024, Pilpres 2024, Pilkada 2024, Pileg 2024 di Gen Z Memilih IDN Times. Jangan lupa sampaikan pertanyaanmu di kanal Tanya Jawab, ada hadiah uang tunai tiap bulan untuk 10 pemenang.