Di Hari Terakhir, 9 Pegawai KPK akan Daftar Jadi Calon Pimpinan
Jakarta, IDN Times - Di hari terakhir pendaftaran sebagai pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), akhirnya orang-orang dari kalangan internal institusi itu akan mendaftar ke panitia seleksi pada Kamis (4/7). Ada 9 orang yang mendaftar pada hari ini dan akan diantar menuju ke Sekretariat Negara.
Ketua Wadah Pegawai KPK, Yudi Purnomo, memastikan 9 orang dari kalangan internal KPK hendak mendaftar di hari terakhir pendaftaran pada Kamis. Ia pun berharap akan semakin banyak pegawai dari KPK yang hendak mendaftar.
"Tapi, untuk kepastiannya soal berapa yang mendaftar, akan kami pastikan pada hari Kamis, karena di hari itu adalah hari terakhir pendaftaran ke pansel," ujar Yudi di gedung KPK pada Rabu malam (3/7).
Setelah itu, maka para pegawai internal tersebut akan diantar oleh Wadah Pegawai untuk mendaftar ke kantor Kementerian Sekretariat Negara. Sebelumnya, Wadah Pegawai mengaku prihatin melihat kualitas orang-orang yang melamar jadi calon pimpinan lembaga antirasuah. Sebab, di pekan terakhir pendaftaran, masih minim pendaftar dan belum ada tokoh antikorupsi dan kalangan dari internal KPK yang memutuskan untuk maju.
"Oleh sebab itu, kami membentuk yang dinamakan tim pengawal capim KPK dengan tujuan pertama, melakukan rekrutmen di dalam, mendorong pegawai KPK untuk mendaftar dan kedua, melakukan rekam jejak pada capim KPK agar memiliki reputasi yang baik," kata dia.
Lalu, siapa sih 9 orang pegawai KPK yang hendak mendaftar di hai terakhir pendaftaran?
1. Sembilan orang itu terdiri dari pegawai struktural dan penasihat KPK
Ketika ditanya siapa saja dari 9 orang itu yang hendak mendaftar sebagai calon pimpinan di hari terakhir, Yudi enggan mengungkapnya. Hal itu lantaran masih ada kemungkinan penambahan nama.
"Kalau nanti sudah pasti dan WP sudah menyerahkan ke pansel baru lah kami bisa buka siapa nama-nama itu," kata Yudi semalam.
Namun, IDN Times berhasil memperoleh kesembilan nama dari sumber lain. Dari 9 nama itu, ada penasihat, pegawai struktural setara eselon II, dan juga pegawai. Yudi pun tak membantah apabila mereka menginginkan tiga level pegawai KPK mendaftar sebagai pimpinan. Sebab, yang terpenting mereka memenuhi persyaratan yang dicari dari seorang calon pimpinan yakni usia minimal 40 tahun, memiliki pengalaman 15 tahun di bidang pemberantasan korupsi dan seseorang yang mempunya integritas.
"Kami berharap di hari terakhir, akan bertambah lagi pegawai dari KPK (internal) yang ingin mendaftar," kata dia lagi.
2. Sempat ada rumor dua komisioner yang menjabat saat ini turut mendaftar
Selain sembilan pegawai KPK, beredar pula informasi dua komisioner yang menjabat saat ini kembali ikut proses seleksi. Namun, identitas dua komisioner itu masih belum diketahui secara pasti.
Ketua panitia seleksi capim KPK, Yenti Garnasih bahkan pernah mengutip informasi dari Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang yang menyebut ada tiga komisioner saat ini yang hendak maju lagi. Mereka adalah Laode M. Syarif, Alexander Marwata dan Basaria Pandjaitan.
"Tapi, saya belum cek, apa mereka benar-benar sudah mendaftar ya," kata Yenti pada Selasa malam kemarin melalui pesan pendek.
Sementara, Wadah Pegawai tetap berharap semakin banyak kalangan internal KPK yang turut mendaftar.
3. KPK tidak pernah menugaskan pegawainya untuk mengikuti proses pendaftaran capim
Sementara, juru bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan institusi tempatnya bekerja tidak sama dengan kepolisian dan kejaksaan. KPK tidak pernah menugaskan atau memberi rekomendasi kepada pegawainya untuk mendaftar menjadi calon pimpinan.
"Kebijakan di KPK yakni untuk mengimbau agar para pegawai, penasihat, atau pimpinan yang ada sekarang apabila memenuhi syarat dan ingin mengabdi kembali sebagai pimpinan KPK di jilid berikutnya maka dapat mendaftarkan ke panitia seleksi. Jadi, sepenuhnya, kami serahkan pada komitmen perorangan untuk mendaftar," kata Febri di gedung KPK pada Rabu malam kemarin.
Dalam tahap proses seleksi pun, ia melanjutkan, KPK sebagai institusi tidak terlibat. Lalu, bagaimana dengan informasi adanya dua orang komisioner yang maju kembali sebagai calon pimpinan? Febri enggan mengonfirmasi hal itu.
"Kami tidak mengonsolidasikan hal itu, karena itu merupakan komitmen orang per orang yang memenuhi syarat," kata dia.
4. DPR meminta agar proses uji kepatutan dan kelayakan sudah dimulai di bulan September
Sementara, sebelumnya, Ketua DPR Bambang Soesatyo justru terlihat ingin ngebut dalam memilih pimpinan KPK periode selanjutnya. Apabila di tahun 2015 mereka baru melakukan uji kepatutan dan kelayakan di bulan Desember, maka tahun ini, proses tersebut diharapkan sudah berjalan di bulan September.
"Jadi, (bulan) September sudah dimulai uji kelayakan. Keputusan itu sudah kami ambil sebelum masa kerja kami berakhir. Lalu pada Desember 2019 mereka dilantik oleh Presiden," ujar pria yang akrab disapa Bamsoet itu di gedung kompleks parlemen seperti dikutip dari Antara pada Senin (24/6).
Ia menepis anggapan proses uji kepatutan dan kelayakan dilakukan lebih cepat. Menurutnya, waktu itu sudah pas dan sesuai dengan rentang waktu yang telah disusun.
"Jadi, bukan karena tidak percaya pada proses seleksi yang dilakukan oleh anggota DPR periode 2019-2024," tutur dia lagi.
Namun, menurut juru bicara KPK, Febri Diansyah hal itu kembali ke tangan presiden. Sebab, presiden lah yang nantinya menyerahkan 10 nama final capim KPK ke komisi III di DPR.
"Kami percaya presiden tidak akan meminta panitia seleksi untuk bekerja secara terburu-buru apalagi asal-asalan dalam memilih calon pimpinan KPK. Bahkan, Presiden beberapa kali menyampaikan komitmennya untuk memperkuat KPK," kata Febri ketika ditanya oleh IDN Times pada (24/6) lalu di gedung KPK.
5. Pansel menyebut sudah ada 202 orang yang melamar sebagai calon pimpinan KPK
Sementara, ketika ditanya perkembangannya, Wakil Ketua Pansel, Indriyanto Seno Aji menyebut hingga Rabu malam (3/7) sudah ada 202 orang yag mendaftar sebagai calon pimpinan KPK. Ia mengakui memang ada unsur internal KPK yang telah mendaftar. Namun, ia membantah pernah menyebut ada dua komisioner KPK saat ini yang kembali maju.
"Sekitar 202 yang mendaftar. Yang saya dengar memang ada unsur KPK nya, namun saya belum tahu detailnya," kata Indriyanto ketika dikonfirmasi IDN Times pada Rabu malam (3/7).
Selain itu, ada pula capim yang datang dari latar belakang advokat 43 orang, akademisi 40 orang, 18 orang pihak swasta, 13 orang jaksa dan hakim, 8 orang dari kepolisian, 3 auditor dan sisanya dari latar belakang lain.