Jakarta, IDN Times - Sebanyak 34 demonstran yang menolak pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja di DKI Jakarta dinyatakan reaktif usai menjalani rapid test atau tes cepat COVID-19. Mereka langsung dibawa ke Rumah Sakit Darurat (RSD) Wisma Atlet untuk isolasi mandiri.
"Dari data terbaru ditemukan ada 34 pedemo di Jakarta dan 13 pedemo di Bandung reaktif," ujar Kepala Divisi Humas Polri Irjen Polisi Argo Yuwono dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (8/10/2020).
Dengan adanya temuan itu, Argo Yuwono berharap masyarakat lebih bijak dalam menyampaikan aspirasinya dalam kondisi pandemik COVID-19 agar tidak tercipta klaster baru.
"Sejak awal Polri telah berusaha untuk mencegah terjadinya klaster baru penyebaran virus corona. Sebab itu Pak Kapolri Jenderal Idham Azis menerbitkan surat telegram," ucap Argo Yuwono.
Sebelumnya, Telegram bernomor STR/645/X/PAM.3.2./2020 per tanggal 2 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Asops Irjen Imam Sugianto atas nama Kapolri Jenderal Idham Azis, berisi instruksi mencegah unjuk rasa di tengah pandemi karena akan berdampak pada faktor kesehatan dan perekonomian masyarakat.
Polri menyatakan, di tengah pandemi seperti ini, keselamatan rakyat merupakan hukum yang tertinggi. Untuk itu, menurut dia, surat telegram tersebut dikeluarkan untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di tengah upaya memutus mata rantai penyebaran virus corona.
Ribuan massa yang menolak UU Cipta Kerja berunjuk rasa di sejumlah titik wilayah Jakarta. Massa sempat bentrok dengan aparat di simpang Harmoni hingga aparat melepaskan tembakan gas air mata ke arah demonstran.
Demonstran yang semakin beringas melemparkan batu, botol dan benda-benda lainnya ke arah polisi. Sementara polisi terus memperkuat barikade agar massa tidak mampu menembus masuk ke jalur menuju Istana Negara.
Sementara di kawasan Jalan Medan Merdeka Barat, massa membakar pos polisi yang berada di dekat Patung Kuda. Halte Transjakarta di Bundaran Hotel Indonesia dan Sarinah pun hangus terbakar. Sejumlah fasilitas umum rusak akibat demo berujung rusuh Kamis malam.
TransJakarta mengaku mengalami kerugian puluhan miliar rupiah akibat aksi massa menolak Undang-Undang Cipta Kerja yang berakhir rusuh di Jakarta pada Kamis (8/10/2020).
"Estimasi kerugian yang dialami TransJakarta setidaknya sekitar Rp45 miliar sejauh ini," ujar Kepala Divisi Sekretaris Korporasi dan Humas PT Transportasi Jakarta Nadia Diposanjoyo dalam keterangan tertulisnya.
Aksi massa yang dimulai sejak siang berdampak pada perusakan dan disertai pembakaran fasilitas dan sarana prasarana umum warga DKI. Hingga pukul 20.30 WIB, diketahui ada 18 halte TransJakarta rusak oleh oknum tidak bertanggung jawab.
Aksi unjuk rasa hari ini berujung pada pembakaran dan penjarahan sejumlah halte TransJakarta. Halte yang terdampak yakni Bundaran HI (Koridor 1), Sarinah (Koridor 1), Tosari Baru (Koridor 1), Tosari Lama (Koridor 1), Karet Sudirman (Koridor 1), Sentral Senen (Koridor 5), Senen arah Pulo Gadung (Koridor 2) dan Senen arah Harmoni Central Busway (HCB) (Koridor 2).
Api mulai terlihat sekitar pukul 17.07 WIB. Beruntung sebelum api berkobar, seluruh layanan TransJakarta sudah berhenti dioperasikan. Layanan TransJakarta dihentikan sejak pukul 16.30 WIB akibat kerusuhan. Semua petugas dan pelanggan yang berada di lokasi berhasil dievakuasi dengan selamat dan tidak ada korban jiwa.