Jakarta, IDN Times - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menyerahkan keputusan mengenai keterbukaan hasil penyadapan Presiden Prabowo Subianto kepada penyidik. Publikasi hasil sadapan yang menjadi bagian dari penyidikan kasus dugaan penyadapan terhadap kepala negara itu bergantung pada pertimbangan kepolisian.
"Ya terserah penyidik juga kan, dikomunikasi kepada publik," kata Yusril di Jakarta, Senin (9/11/2026).
Yusril tidak memastikan apakah materi hasil penyadapan akan dipublikasikan kepada masyarakat. Dia menyerahkan keputusan tersebut kepada penyidik yang menangani perkara, termasuk mengenai informasi apa yang dapat disampaikan ke publik selama proses hukum berlangsung.
Sebelumnya, saat ditanya mengenai kemungkinan publik mengetahui hasil penyadapan dia menjelaskan penyidikan itu masih berlangsung sampai sekarang.
Di tengah proses pengusutan, Yusril mengatakan pemerintah belum memiliki rencana membentuk satgas khusus. Presiden Prabowo telah mempercayakan penanganan perkara kepada Mabes Polri melalui Bareskrim, termasuk mendalami dugaan keterkaitan penyadapan dengan tindak pidana makar.
"Sampai saat ini tidak ada keinginan dari pemerintah untuk membentuk satgas, tim atau apapun. Bahwa presiden memberikan kepercayaan penuh kepada Mabes Polri dalam hal ini Bareskrim untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus penyadapan, dan keterkaitannya dengan tindak pidana makar," ujarnya.
Yusril menyebut pemeriksaan saksi dan pengumpulan alat bukti masih berlangsung. Keterangan para ahli juga didengarkan untuk memperkuat proses penyidikan. Dia meminta persoalan teknis temuan perkara disampaikan langsung oleh pihak yang berwenang menangani penyidikan.
"Dan setelah itu di-follow up dan ya perkembangannya dapat diikuti dari apa yang saya ceritakan kepada publik, perkembangan itu masih berlangsung sampai sekarang, dan sampai hari ini tersangkanya belum bertambah, tapi penyidikan terus dilakukan dan saksi-saksi juga terus diperiksa dan alat bukti juga terus dihimpun, dan pendapat para ahli juga didengar, karena pendapat ahli juga merupakan satu alat bukti dalam persidangan pidana," kata dia.
Kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto mencuat setelah Bareskrim Polri mengusut dugaan intersepsi elektronik ilegal terhadap sejumlah pejabat negara.
Perkara ini awalnya menjerat tiga orang, yakni Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, dan Irjen Eko Hadi Santoso. Dalam perkembangan berikutnya, Irjen Slamet Uliandi juga ditetapkan sebagai tersangka.
Penyidik menerapkan sejumlah pasal, di antaranya Pasal 258 dan Pasal 332 KUHP serta Pasal 32 UU ITE. Pengusutan perkara kemudian berkembang ke dugaan tindak pidana makar sebagaimana Pasal 191 sampai 193 KUHP, yang masih didalami penyidik.