Jakarta, IDN Times - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengatakan, pembekalan kepala daerah terpilih pada Pilkada 2024 dari PDIP dilakukan demi menyelaraskan program Presiden RI Prabowo Subianto.
Hal tersebut dikatakannya kepada wartawan, setelah menyampaikan pidato di acara pembekalan yang dilaksanakan di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (12/2/2025).
Menurut Hasto, PDIP menjadi partai yang memahami sistem politik. Setelah Prabowo terpilih menjadi Presiden RI, segala visi dan misi saat proses politik menjadi rencana pembangunan jangka menengah.
"Visi dan misi dari Presiden Prabowo itu kemudian dijabarkan di dalam UU tentang rencana pembangunan jangka menengah, sehingga sistem politik kita sebagai negara kesatuan yang berbentuk republik, tentu saja kepala-kepala daerah dari PDIP juga akan berkomitmen, konsisten di dalam menjalankan UU tentang rencana pembangunan jangka menengah," tutur Hasto ditemui setelah acara pembekalan.
Hasto bahkan menyebut kepala daerah terpilih dari PDIP akan memberikan dukungan bagi Prabowo soal kebijakan efisiensi anggaran. Dengan catatan, pemerintah bisa memberikan skala prioritas untuk menghidupkan ekonomi rakyat dari kebijakan efisiensi anggaran.
"Kita memberikan dukungan atas kebijakan itu. Tentu saja skala prioritas agar sektor-sektor produktif untuk rakyat itu dikedepankan, sehingga yang didorong, kami meyakini dan Pak Prabowo juga akan mendorong kebijakan perekonomian rakyat ini. Ini yang juga kami ajarkan kepada kepala daerah dari PDIP," ungkapnya.
Hasto menambahkan, kepala daerah dari PDIP mendukung kebijakan Prabowo lain soal makan bergizi gratis (MBG). Salah satunya kepala daerah di Surabaya yang diusung PDIP.
"Misalnya dari Kota Surabaya siap memberikan dukungan terkait dengan kebijakan makan gratis, tetapi kemudian juga melibatkan dari daerah, tetapi juga bagaimana UMKM untuk warung-warung rakyat misalnya dapat berkontribusi, itu suatu masukan yang sangat positif dari kepala daerah PDIP," ujarnya.
Menurut Hasto, PDIP dalam pembekalan memberikan petunjuk agar kepala daerah dari partai tidak memikirkan anggaran dalam membangun wilayah. Sebab, katanya, para Pendiri Bangsa tidak pernah memikirkan urusan anggaran dalam membebaskan Irian Barat sampai membantu negara di Asia dan Afrika merdekakan diri.
"Kita berbicara suatu ide-ide besar tentang bagaimana Indonesia bisa berdaulat, berdikari dalam kebudayaan dengan cara-cara kita, bahkan imajinasi, imajinasi yang kita ajarkan," ujar dia.