Jakarta, IDN Times - Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko 'Jokowi' Widodo - Ma'ruf Amin, Hasto Kristiyanto menyebut bahwa kubu Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno tengah bermain politik kambing hitam.
Hal tersebut dikatakan Hasto lantaran pihak BPN menuduh kubunya saat debat pilihan presiden (pilpres) kedua, Minggu (17/2), kemarin, menggunakan alat bantu pendengaran untuk mengarahkan Jokowi saat menjawab dan memberikan pertanyaan kepada Prabowo.
Pernyataan itu dianggapnya terlalu mengada-ada karena Hasto menilai Jokowi lebih menguasai materi debat ketimbang Prabowo.
“Ada politik kambing hitam, masa pakai alat bantu untuk debat. Jadi jangan karena kalah dalam persiapan, dalam kapasitas, kemudian dicari politik kambing hitam,” ujar Hasto di DPP PDI Perjuangan, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (19/2).
Hasto berharap kepada kubu lawan agar bisa menjaga situasi politik yang kondusif dan saling menghormati karena hal tersebut juga menjadi perhatian masyarakat luas.
“Kita tidak ingin seperti itu, mari kita bangun keteladanan yang baik, saling mengapresiasi, saling menghormati posisi karena rakyat yang menentukan. Jadi jangan sebarkan berbagai fitnah dan hoaks, ini kan menandai bahwa apapun politik kambing hitam itu tidak baik,” ungkap Hasto.
Sekjen PDI Perjuangan ini juga angkat bicara terkait pelaporan Jokowi ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) oleh pihak BPN. Hasto mengatakan, tidak ada yang salah terkait pernyataan petahana yang menyinggung kepemilikan lahan Prabowo di sejumlah wilayah antara lain Kalimantan dan Aceh.
“Ini yang dikritik oleh Pak Prabowo dan kemudian Pak Jokowi memberikan kritik, coba Pak Prabowo gak menanyakan hal itu. Kalau Pak Prabowo menanyakan lebih soft itu gak akan muncul persoalan lahan,” terangnya.
“Ini bukan serangan pribadi, ini adalah fakta dan itulah yang menjadi concern bahwa pesan utamanya Pak Jokowi tidak membuat sebuah kebijakan yang memberikan lahan-lahan untuk segelintir orang,” sambungnya.
Seperti diketahui sebelumnya, saat debat kemarin Jokowi menyindir keras Prabowo terkait pembagian pengusaan lahan oleh pemerintah. Ia menyebut Prabowo kebagian jatah lahan oleh pemerintah di wilayah Kalimantan Timur dan Aceh Tengah.
“Saya tau pak Prabowo punya lahan yang sangat luas di Kalimantan Timur sebesar 220 ribu hektar dan Aceh Tengah 120 ribu hektera,” ujar Jokowi di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (17/2).
Namun Jokowi tidak menyebut secara gamblang di era pemerintahan siapa Prabowo mendapatkan lahan tersebut. “Saya hanya ingin meyampaikan bahwa pembagian (lahan) seperti ini tidak dilakukan pada masa pemerintahan saya,” tegas Jokowi.
Tidak terima atas pernyataan itu, BPN melaporkan Jokowi ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Senin (18/2). Jokowi dilaporkan oleh Tim Advokat Indonesia Bergerak (TAIB) lantaran dituding menyerang ranah pribadi Prabowo dalam debat kedua Pilpres 2019.