Heboh Kebocoran Data, BKKBN Jamin Jutaan Data KK Aman

19 Sep 2022, 16:01 WIB

Ilustrasi Hacker (IDN Times/Arief Rahmat)

Jakarta, IDN Times - Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Hasto Wardoyo, mengatakan pihaknya akan bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk pengamanan data jutaan keluarga Indonesia.

Diketahui, BKKBN melakukan Pemutakhiran Pendataan Keluarga tahun 2022 untuk hapus kemiskinan ekstrem dan penurunan stunting.

"Kami kerja sama dengan Kominfo untuk penyimpanan data Selain itu, prosedur prosedur pengambilan data ada wali data yang yang menjadi tanggung jawabnya. Provinsi boleh mengambil data, tetapi harus ada wali datanya, mudah-mudahan bisa jamin keamanan data," ujarnya pada media, Senin (19/9/2022).

1. Hasil pemutakhiran data untuk turunkan stunting

Ilustrasi kegiatan posyandu. (ANTARA FOTO/Muhammad Bagus Khoirunas)

Hasil pemutakhiran data ini untuk menurunkan angka stunting dan menghapus kemiskinan ekstrem.

"Data stunting ada dua melalui Survei Status Gizi Indonesia melalui Kementerian Kesehatan sekarang sudah mulai September sampai Oktober, mudah-mudahan Desember hasil (data) sudah ada," ujar Hasto.

2. Stunting ditargetkan turun 3 persen

Ilustrasi anak stunting (ANTARA FOTO)

Selain data SSGI, survei data didapat dari posyandu di tiap wilayah by name by address sehingga ditemukan gambaran stunting di daerah.

"Presiden ingin tahu stunting akhir tahun ini berapa, Pak Presiden berharap stunting turun 3 persen dari 24,4 persen jadi 21,3 persen. Nanti kita tunggu hasil," ujarnya.

3. Data 68 juta KK akan dimutakhirkan

ilustrasi keluarga (IDN Times/Mardya Shakti)

Teguh mengatakan pendataan keluarga sudah dilakukan enam kali sejak 1971. Pendataan nasional dilangsungkan kali pertama pada 1985 dengan mendata pasangan usia subur (PUS) dan peserta KB.

“Pendataan keluarga wajib dilakukan pemutakhiran setiap tahun untuk menyediakan data dan informasi keluarga yang akurat, dapat dipertanggungjawabkan dan termutakhirkan," katanya.

Pada 2021, BKKBN mendata 68.487.139 kepala keluarga di Indonesia. Dari jumlah tersebut sebanyak 60 persen akan dilakukan pemutakhiran pada tahun 2022 mulai 1 September hingga 31 Oktober 2022.

4. Bjorka retas sejumlah data dari Kementerian

Ilustrasi Hacker (IDN Times/Mardya Shakti)

Diketahui nama peretas Bjorka lekat dengan kebocoran data. Mulai dari menjual 1,3 miliar data pribadi SIM Prabayar sampai menyebar data pribadi miliki sejumlah menteri.

Terbaru, sebanyak 102 juta data diduga milik Kementerian Sosial (Kemensos) bocor dan dijual di forum internet, Rabu (14/9/2022). Data tersebut berisi jutaan foto Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK). Kemensos saat ini masih mendalami dugaan kebocoran data tersebut