Jakarta, IDN Times – Pengadaan tas bantuan sembako Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang senilai Rp 3 miliar sempat menjadi sorotan publik.
Informasi mengenai tas sembako tersebut berasal dari situs lpse.kemenkeu.go.id. Di mana, di dalam situs tersebut terdapat informasi tentang lelang Pengadaan Tas Sembako Bantuan Presiden, dengan kode lelang 23246011. Pengadaan tas sembako tersebut berada di bawah Kementerian Sekretariat Negara, satuan kerja Istana Kepresidenan Jakarta.
Menanggapi hal ini Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon pun mengutarakan anggaran Rp 3 miliar tersebut harus dilakukan pengkajian lagi. Dan permasalahan anggaran, juga nantinya bisa ditanyakan kepada komisi terkait.
“Sebaiknya ini bisa dikoreksi gitu. Kami kan di DPR ketika pembicaraan mengenai anggaran tidak masuk ke satuan-satuan yang teknis. Jadi kami tidak tahu, anggaran itu gelondongan. Jadi tentu nanti di komisi terkait bisa ditanyakan,” ujar Fadli, di Gedung DPR RI, Senin (23/4).
Saat ditanya, apakah perlu melakukan evaluasi? Fadli menjawab bahwa perlu dilakukan evaluasi. Ia pun mengingatkan, jika jangan sampai seorang presiden bertindak sebagai calon presiden.
“Jadi jangan sampai presiden tapi bertindak sebagai capres. Dia melakukan kampanye terselubung menggunakan uang negara, gitu. Jadi gak boleh lah itu, dan harus dihentikan,” ucap Fadli.
Ia mengungkapkan bahwa ada kesan Jokowi sudah bertindak sebagai calon presiden yang tengah melakukan kampanye. Hal yang membuatnya menuding seperti itu, karena dirasa aneh ketika seorang presiden turun langsung untuk membagikan sembako dan sertifikat tanah
“Kalau saya sih sudah melihat bahwa ada kesan seperti itu. Masa presiden misalnya membagi-bagi sembako, masa presiden membagi-bagi langsung ke rakyat,” jelas Fadli.