Peneliti LIPI Ungkap Sederet Kelemahan Partai Politik
ANTARA FOTO/Reno Esnir
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Peneliti senior LIPI Syamsuddin Haris mengkritisi peran partai politik (parpol) di Indonesia. Menurut Haris, parpol identik dengan non-goverment organization (NGO) dan lembaga sosial masyarakat (LSM).
Parpol juga seharusnya menjadi badan hukum publik yang diamanatkan oleh konstitusi untuk seleksi pejabat publik melalui pemilihan umum (pemilu). Namun status yang tidak jelas membuat parpol kini menentukan arah mereka sendiri.
“Sehingga parpol leluasa menentukan deal sendiri. Kaderisasi tentukan sendiri, bagaimana pola seleksi dia tentukan sendiri, termasuk etik. Ini aneh, satu pihak dia dapat mandat sebagai badan hukum publik yang menyeleksi pejabat publik. Masa parpol diberi kebebasan penuh menentukan deal sendiri, ini yang salah, ini mindset yang harus kita ubah,” kritik Haris dalam sebuah diskusi di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (15/9).
1. Parpol yang seenaknya menentukan ketua umum
IDN Times/Teatrika Handiko PutriHaris menyindir peran parpol secara internal dilakukan tidak berdasarkan mekanisme yang jelas. Ia mencontohkan Hanura dengan Ketua Umumnya yang pertama dan kedua Wiranto dan Oesman Sapta Odang (Oso).
“Ada yang pemilihan ketua umumnya dengan aklamasi, ada yang ditentukan pemilik seperti Wiranto dan Oso itu ditentukan mereka tanpa melalui mekanisme,” sebut Haris.
Baca Juga: Cegah Kader Korupsi, Partai Politik Harus Waspadai Tiga Hal Ini!
2. Omong kosong kedaulatan partai ada pada anggotanya
Editor’s picks
IDN TimesMengacu pada poin pertama di atas, Haris menyebut tidak ada kedaulatan pada anggota parpol yang diimplementasikan di parpol itu sendiri.
“Pada saat yang sama undang-undang parpol mengatakan kedaulatan partai di tangan anggota, ini omong kosong aja. Amanat undang-undang tidak diimplementasikan parpol,” ujarnya.
Ia menambahkan perlunya parpol memiliki sistem kaderisasi yang inklusif, berjenjang dan berkesinambungan.
“Pentingnya sistem rekruitmen politik atau seleksi pejabat publik yang terbuka dan demokratis akuntabel dan sistem atata kelola yang baik,” pungkasnya.
3. Partai yang dimiliki individu dengan kekuasaan absolut
IDN Times/Teatrika Handiko PutriAdanya subsidi negara yang diberikan kepada parpol seharusnya menjadikan parpol terlepas dari kepentingan-kepentingan individu. Individu yang dimaksud adalah ketua umum suatu partai yang memiliki kekuasaan absolut.
“Entah itu SBY, Prabowo, Surya Paloh itu kan sudah milik individu yang punya kekuasaan absolut. Bu Mega juga. Ini mesti diambil alih supaya parpol jadi badan hukum publik, bukan perusahaan pribadi milik ketum, itu faktual,” kritik Haris.
Baca Juga: MA Bolehkan Eks Napi Korup Nyaleg, Ini Tanggapan Partai Politik
Topik:
Berita Terkini Lainnya
