Heru Didesak Turun Tangan Atasi Polemik Eks Warga Kampung Bayam

11 Jan 2024, 12:20 WIB

Warga Kampung Bayam dirikan tenda untuk tempat tinggal di lingkungan Jakarta Stadium Internasional, Senin (5/12/2022). (IDN Times/Dini Suciatiningrum)

Jakarta, IDN Times - DPRD DKI Jakarta menegaskan relokasi 35 Kepala Keluarga (KK) dari Kampung Bayam ke Rusun Nagrak mendapat perhatian dari Pemprov DKI Jakarta.

Sekretaris Komisi D DKI Jakarta, Syarif, meminta agar Pemprov DKI tidak menutup mata terhadap sebagian warga eks Kampung Bayam yang tersisa atau belum direlokasi.

“Terhadap yang sudah direlokasi, kita apresiasi. Tetapi yang belum direlokasi harus ada upaya mediasi. Mediasi itu jangan dicampur emosi,” kata Syarif dikutip laman DPRD, Kamis (11/1/2024).

1. Jakpro jangan main aturan dulu

Direktur utama PT Jakarta Propertindo (Jakpro), Iwan Takwin usai mengecek JIS, Selasa (4/6/2023). (IDN Times/Dini Suciatiningrum)

Dia juga meminta Jakpro, selaku pengelola Rusun Kampung Bayam, untuk lebih bijaksana menghadapi sebagian warga yang terus menuntut diberi akses masuk ke Rusun Kampung Bayam.

“Kedua belah pihak duduk tenang, berunding. Dari pihak Jakpro juga saran saya jangan ‘main di aturan’ mulu. Aturan oke. Tapi wise sedikit, dengarkan keluhan. Nah dari pihak warga juga jangan emosian. Namanya mediasi itu jangan emosi,” tutur Syarif.

2. Heru diminta turun tangan

Penjabat (PJ) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono di Balai Kota Jumat (29/9/2023). (IDN Times/Dini Suciatiningrum)

Bahkan, Syarif meminta agar mediasi itu dilakukan oleh orang terpercaya yang disetujui oleh pihak PT Jakpro dan pihak masyarakat. Sehingga, upaya menyelesaikan polemik relokasi sebagian warga eks Kampung Bayam bisa diselesaikan dengan cepat.

“Saya minta Pak Pj (Penjabat Gubernur DKI Heru Budi) juga turun tangan segera, supaya jangan terkatung-katung. Bila perlu kedua belah pihak diundang ngopi. Saya mau tuh memediasi kalau diminta. Kalau diminta, ya,” pinta Syarif.