Jakarta, IDN Times - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengidentifikasi sebanyak 14 kawasan kumuh di Ibu Kota yang akan menjadi prioritas untuk dibenahi.
Penjabat (PJ) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono akan menyinkronkan 14 data kawasan kumuh di DKI Jakarta dengan data yang dimiliki oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR).
"Ada macam-macam (kawasan kumuh) di Kalibaru dan Muara Angke di Jakarta Utara," ujar Heru di Balai Kota, Kamis (16/2/2023).
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta, Sarjoko, mengatakan pihaknya mengidentifikasi 14 kawasan yang akan jadi prioritas pembenahan.
"Saat ini kami lagi identifikasi lokasi mana yang perlu dilakukan intervensi. Jadi, kami masih sinkronisasi datanya," ucapnya.
Sarjoko mengatakan anggaran pembenahan kawasan kumuh yang bukan lahan milik DKI Jakarta akan menggunakan sumber lain semisal CSR (corporate social responsibility).
"Kalau perbaikan di atas pribadi atau non aset memakain dana tanggung jawab sosial (CSR) atau sumber lain," kata imbuhnya.
Sarjoko menegaskan pembenahan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dilakukan jika merupakan aset milik DKI termasuk perbaikan sarana dan prasarana umum semisal mandi cuci dan kakus (MCK) komunal, penerangan sampai air bersih.
Meski demikian, Sarjoko enggan membeberkan detail anggaran yang disiapkan pemerintah membenahi kawasan kumuh.