HUT ke-81 RI, Mahasiswa Minta Pemerintah Kerja pada Orientasi Nyata

Menurut Algi, salah satu langkah penting yang perlu diperkuat pemerintah adalah memperluas lapangan kerja layak di berbagai sektor strategis. Pengembangan ekonomi kreatif juga dinilai dapat menjadi ruang bagi generasi muda, termasuk mahasiswa di daerah untuk mengembangkan karya sekaligus berkontribusi terhadap perekonomian nasional.

“Kami berharap pemerintah terus memperluas penyediaan lapangan kerja yang layak di berbagai sektor strategis, termasuk penguatan ekosistem ekonomi kreatif. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, sektor ekonomi kreatif telah menyerap lebih dari 24 juta tenaga kerja serta berkontribusi lebih dari 7 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional,” ujar dia.

Di sisi lain, Algi menyoroti pentingnya pembenahan tata kelola pemerintahan dan transparansi anggaran. Menurut dia, pengelolaan anggaran yang terbuka serta penegakan hukum yang konsisten diperlukan agar program pembangunan dapat dirasakan secara merata, terutama dalam peningkatan fasilitas publik dan kualitas pendidikan di daerah.

“Penguatan tata kelola dan transparansi anggaran, kebocoran anggaran dan praktik nepotisme merupakan faktor utama yang menghambat pemerataan fasilitas publik serta kualitas pendidikan di daerah. Stagnasi skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia rilis Transparency International menjadi catatan kritis bahwa penegakan hukum yang tegas dan transparan merupakan syarat mutlak dalam menjamin efektivitas alokasi anggaran pembangunan,” kata dia.

Selain tata kelola, penyelarasan pendidikan dengan kebutuhan industri juga menjadi perhatian. Algi menilai, perguruan tinggi perlu mendapat dukungan agar lulusan memiliki kompetensi sesuai perkembangan dunia kerja, disertai pemerataan fasilitas riset, akses pembiayaan awal, serta perlindungan Hak Kekayaan Intelektual bagi inovator muda.

“Pemerintah perlu mempercepat langkah penanganan celah ketidaksesuaian antara kompetensi lulusan perguruan tinggi dengan kebutuhan pasar kerja modern. Upaya ini harus diiringi dengan pemerataan fasilitas riset, kemudahan pembiayaan awal, serta efektivitas perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) bagi para inovator muda di daerah,” ujar dia.

Algi menilai, pemerintah perlu memperluas investasi pada sektor padat karya terdidik untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja muda. Kondisi pasar kerja juga dinilai dapat memengaruhi optimisme mahasiswa dalam melihat masa depan.

“Data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) BPS mencatat bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) untuk kelompok pemuda usia 15–24 tahun masih berada di kisaran 16 persen, berada di atas rata-rata TPT nasional. Kondisi tersebut sejalan dengan catatan BPS yang menunjukkan terdapat lebih dari 1 juta lulusan perguruan tinggi (Diploma dan Sarjana) yang belum terserap secara optimal di pasar kerja,” kata dia.

Algi juga mengingatkan perlunya ruang partisipasi publik yang lebih kuat bagi mahasiswa dan generasi muda. Menurut dia, keterlibatan anak muda dalam proses kebijakan dapat membantu pemerintah memahami kebutuhan generasi yang akan menjadi bagian penting dalam pembangunan nasional.

“Tantangan terbesar yang dihadapi generasi muda saat ini berkaitan erat dengan ketersediaan lapangan kerja yang relevan dan berkelanjutan. Di sisi lain, tantangan psikologis-politik yang perlu diantisipasi adalah meningkatnya kecenderungan apatisme di kalangan mahasiswa. Fenomena ini muncul akibat persepsi bahwa aspirasi publik sering kali kurang terakomodasi secara optimal dalam perumusan kebijakan strategis,” ucap Algi.

Algi menyampaikan, makna kemerdekaan bagi generasi muda tidak hanya berkaitan dengan kebebasan secara politik, tetapi juga kesempatan untuk tumbuh dan membangun masa depan secara adil. Akses pendidikan bermutu, kesempatan kerja, perlindungan terhadap inovasi, serta kebebasan menyampaikan gagasan menjadi bagian penting dari kemerdekaan yang dirasakan dalam kehidupan sehari-hari.

“Bagi generasi muda Indonesia saat ini, esensi kemerdekaan telah berkembang menjadi pemaknaan yang lebih praktis dan substantif: Kemerdekaan diartikan sebagai kondisi di mana setiap warga negara memiliki kepastian untuk tumbuh dan terbebas dari kecemasan akan masa depan. Merdeka berarti setiap anak bangsa tanpa terhalang oleh batasan geografis maupun latar belakang ekonomi memiliki akses dan kesempatan yang adil untuk mengembangkan potensinya," ujar dia.

"Hal ini mencakup jaminan untuk memperoleh pendidikan bermutu, kemudahan bertumbuh secara profesional tanpa bergantung pada praktik nepotisme, serta kebebasan untuk menyampaikan gagasan konstruktif demi kemajuan bangsa,” ucap dia.