ICW Desak Transparansi Anggaran Sembako di Hari Buruh

04 Mei 2026, 16:15 WIB

Muhammad Ilman Nafian

ICW Desak Transparansi Anggaran Sembako di Hari Buruh

Kepala Divisi Hukum dan Investigasi Indonesia Corruption Watch (ICW), Wana Alamsyah (IDN Times/Ilman Nafi'an)

Intinya Sih

ICW mendesak Kemensetneg membuka transparansi anggaran pembagian sembako May Day 2026, setelah mencatat empat kegiatan serupa tanpa kejelasan sumber dana sejak 2025.
Paket sembako yang dibagikan di Monas mencapai 350 ribu unit dengan nilai total sekitar Rp47,3 miliar, menggunakan anggaran dari Kementerian Sekretariat Negara.
Jika ditambah biaya kemasan dan logistik, total anggaran bisa menembus Rp52,5 miliar; ICW menilai publik berhak tahu detail penggunaan dana tersebut demi akuntabilitas.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak pemerintah membuka transparansi anggaran pembagian sembako pada peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day di Monas, Jakarta, Jumat (1/5/2026).

Desakan itu disampaikan Kepala Divisi Hukum dan Investigasi ICW, Wana Alamsyah, yang mendatangi Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg), Senin (4/5/2026).

Ia menyerahkan surat permohonan keterbukaan informasi terkait anggaran sembako tahun 2025 dan 2026.

"Indonesia Corruption Watch resmi untuk memohon informasi mengenai anggaran sembako, anggaran belanja sembako tahun 2025 dan 2026. Karena kami melihat bahwa terdapat ketertutupan informasi mengenai anggaran belanja tersebut," ujar Alamsyah di Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta.

"Hal ini kami terpantik karena kalau kita mengingat kemarin ketika perayaan Hari Buruh tanggal 1 Mei, kita mengetahui bahwa terdapat pembagian sembako yang dilakukan oleh pemerintah di Monas, yang mana salah satu informasi yang diketahui adalah anggaran tersebut berasal dari anggaran Kementerian Sekretariat Negara," sambungnya.

1. ICW catat ada empat kali pemerintah bagi-bagi sembako tanpa kejelasan anggaran

Kepala Divisi Hukum dan Investigasi Indonesia Corruption Watch (ICW), Wana Alamsyah (IDN Times/Ilman Nafi'an)

ICW mencatat sedikitnya empat kegiatan pembagian sembako dan bazar oleh pemerintah sejak 2025 hingga 2026. Namun, hingga kini tidak ditemukan postur anggaran resmi yang menjelaskan sumber pendanaan kegiatan tersebut.

"Paling tidak kami mencatat ada empat kali pemberian sembako dan juga kegiatan bazar yang dilakukan oleh pemerintah yang mana hingga saat ini, berdasarkan penelusuran ICW sejak beberapa hari terakhir, itu kami tidak menemukan mengenai postur anggaran belanja yang dimiliki oleh pemerintah untuk membeli atau membelanjai sembako," kata dia.

ICW menilai keterbukaan informasi sangat penting untuk mencegah potensi penyalahgunaan anggaran.

"Anggaran belanja yang tertutup tentunya dapat berpotensi disalahgunakan atau dikorupsi karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, terutama Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik," ujar dia.

Mereka juga menyinggung kasus sebelumnya terkait penyaluran bantuan sosial yang berujung korupsi.

"Tentu dalam aspek ketertutupan informasi, bagi kami hal ini tentu mencederai prinsip transparansi dan akuntabilitas yang termaktub di dalam tata kelola anggaran pemerintahan yang baik, tata kelola pemerintahan yang baik begitu," ucap dia.

Selain itu, ICW menilai pembagian sembako di ruang publik berpotensi tidak tepat sasaran dan berubah menjadi kegiatan seremonial.

"Dan hal ini berpotensi untuk mengaburkan tujuan utama bantuan sosial yang seharusnya diberikan kepada masyarakat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, bukan hanya sekadar dalam aspek momentum seremonial belaka saja," ujar dia.

Mereka pun meminta Kemensetneg membuka dokumen anggaran pembelian sembako tahun 2025–2026.

"Oleh sebab itu, desakan kami kepada Kementerian Sekretariat Negara adalah untuk membuka dokumen atau anggaran belanja pembelian sembako tahun 2025-2026 karena sesuai atau sejalan dengan komitmen Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik," kata Alamsyah.

2. Anggaran sembako May Day ditaksir capai Rp47 Miliar

Buruh antre sembako yang dibagikan Istana saat May Day di Monas, Jakarta, Jumat (1/5/2026). (IDNTimes/Irfan Fathurohman)

Sebelumnya, paket sembako yang dibagikan di Hari Buruh Internasional disediakan oleh dua BUMN, yakni Perum Bulog dan ID FOOD. Khusus Perum Bulog, ada 350 ribu paket sembako yang didistribusikan, menggunakan anggaran dari Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg).

“Itu dari Setneg, kami Bulog hanya menyiapkan,” kata Rizal di Monas, Jakarta Pusat, Jumat (1/5/2026).

Berdasarkan perhitungan IDN Times, nilai satu paket sembako mencapai sekitar Rp135.050 jika dihitung dari harga eceran produk ritel modern.

Rinciannya sebagai berikut:

Beras SPHP 2,5 kg: Rp31.250
Gula Rose Brand 1 kg: Rp17.500
Kopi Kapal Api Silver 120 gram: Rp18.000
Margarin Rose Brand: Rp10.500
Susu kental manis Frisian Flag: Rp19.500
Sarden Maya: Rp29.000
Sariwangi: Rp9.300

Jika dikalikan 350.000 paket sembako, maka total nilai mencapai sekitar Rp47.267.500.000 atau Rp47,3 miliar.

Angka tersebut lebih besar dari estimasi sejumlah warganet di media sosial yang memperkirakan sekitar Rp45 miliar.

3. Bisa tembus Rp52,5 miliar jika termasuk logistik

Buruh antre sembako yang dibagikan Istana saat May Day di Monas, Jakarta, Jumat (1/5/2026). (IDNTimes/Irfan Fathurohman)

Jika ditambah dengan biaya kemasan berupa string bag dari paket, berdasarkan penelusuran IDN Times menggunakan AI, harganya berada di kisaran Rp5 ribu sampai Rp15 ribu.

Dikalikan dengan 350.000 paket, anggaran untuk kemasan paket bisa mencapai Rp5,2 miliar. Ditambah dengan Rp47,3 miliar, jumlah anggaran untuk paket sembako dari Bulog ini bisa mencapai Rp52,5 miliar.

Jumlah ini bisa membengkak, jika ditambah dengan ongkos kirim dan biaya logistik berupa truk yang digunakan untuk mengangkut paket sembako.

Presiden Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyebut, ada sekitar 400.000 buruh yang menghadiri May Day 2026. Jika 350.000 buruh mendapatkan paket dari Bulog, sisa 50 ribu lainnya dapat paket juga dari ID FOOD.

Jika dihitung keseluruhan, total anggaran bisa lebih besar dari Rp52,5 miliar, tergantung komponen biaya tambahan yang digunakan pemerintah.

ICW menilai pembagian sembako dalam skala besar ini harus disertai transparansi penuh anggaran.

Di tengah dugaan nilai yang mencapai puluhan miliar rupiah, publik dinilai berhak mengetahui sumber dan penggunaan dana tersebut sesuai prinsip keterbukaan informasi.