ICW: Megawati Lebih Baik Desak KPK Tuntaskan Kasus Harun Masiku

23 Agu 2023, 13:20 WIB

Harun Masiku. (IDN Times/Aditya Pratama)

Jakarta, IDN Times - Indonesia Corruption Watch (ICW) tidak setuju dengan wacana pembubaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diutarakan Presiden kelima Megawati Soekarnoputri.

ICW menyarankan Megawati lebih baik medesak penuntasan kasus eks Caleg PDI Perjuangan Harun Masiku, alih-alih meminta Presiden Joko "Jokowi" Widodo membubarkan KPK.

"Ketimbang berbicara mengenai pembubaran KPK, sebaiknya bu Mega ikut mendesak KPK agar menuntaskan tunggakan perkara, misalnya, menangkap Harun Masiku," ujar Peneliti ICW, Kurnia Ramadhana, ketika dihubungi IDN Times, Rabu (23/8/2023).

1. Ada andil Parpol dari tidak efektifnya KPK

Peneliti ICW Kurnia Ramadhana di Kantor Darurat Pemberantasan Korupsi (IDN Times/Aryodamar)

ICW menilai, KPK tidak efektif karena andil partai politik. Sebab, produk hukum seperti Undang-Undang KPK baru hingga terpilihanya pimpinan KPK saat ini disepakati DPR.

"Penting bu Mega ketahui, saat ini yang penting dilakukan kepada KPK bukan dibubarkan, melainkan revolusi total," ujarnya.

2. Perombakan pimpinan KPK dan pengembalian UU KPK diyakini bisa memperbaiki

Peneliti ICW Kurnia Ramadhana datangi Gedung KPK bersama 57 Pegawai Nonaktif KPK pada Rabu (30/9/2021). (IDN Times/Aryodamar)

Ada berbagai cara revolusi untuk memperbaiki KPK. Salah satunya adalah perombakan Pimpinan KPK.

"Revolusi yang dimaksud dengan cara mengembalikan UU KPK seperti sedia kala dan merombak total struktur Pimpinan KPK," ujar Kurnia.

3. Megawati minta Jokowi bubarkan KPK karena gak efektif

Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri (IDN Times/Tata Firza)

Sebelumnya, Megawati mengungkapkan bahwa ia pernah mengusulkan pada Jokowi untuk membubarkan. Sebab, KPK saat ini tidak efektif memberantas korupsi.

"Saya sampai kadang-kadang bilang sama Pak Jokowi, 'sudah deh, bubarin aja KPK itu, Pak', jadi menurut saya nggak efektif. Ibu nih kalau ngomong ces pleng," ujar Megawati dalam Acara Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) di Jakarta Selatan, Senin (21/8/2023).