Pemilu AS Ancam Keamanan Israel: Sinyal Keretakan Hubungan 2 Negara?

Hasil pemilu sela AS membawa perubahan besar dalam peta politik Washington. Kemenangan Demokrat di Kongres membuat kebijakan pemerintahan Trump terhadap Israel berpotensi menghadapi pengawasan lebih ketat. Selama ini, dukungan terhadap Israel menjadi salah satu kebijakan luar negeri yang relatif konsisten di antara Partai Demokrat dan Republik. Namun, situasi tersebut mulai berubah seiring meningkatnya ketidakpuasan masyarakat Amerika terhadap kebijakan militer Israel.

Masalahnya, Netanyahu selama beberapa tahun terakhir lebih banyak membangun kedekatan politik dengan Partai Republik, terutama dengan Donald Trump. Padahal, menjaga hubungan baik dengan kedua partai merupakan strategi diplomatik penting bagi Israel selama puluhan tahun. Pemimpin oposisi Israel, Yair Lapid, bahkan mendorong pemerintahnya untuk kembali membangun kepercayaan dengan kubu Demokrat. Menurut Lapid, Israel seharusnya gak memihak salah satu kelompok politik di AS karena pergantian kekuasaan bisa mengubah arah kebijakan Washington.

Menariknya, kritik terhadap hubungan AS-Israel sekarang gak hanya datang dari kubu Demokrat. Wakil Presiden JD Vance juga mengakui bahwa ketidakpuasan pemilih terhadap hubungan Amerika dengan Israel menjadi salah satu faktor yang memengaruhi kekalahan Partai Republik. Pernyataan tersebut cukup mengejutkan karena dukungan terhadap Israel selama ini merupakan bagian penting dari identitas politik Partai Republik. Artinya, persoalan Israel mulai menjadi pertimbangan elektoral bagi politisi dari kedua kubu.

Perubahan ini juga berkaitan dengan meningkatnya kelompok konservatif muda yang mengusung prinsip America First. Mereka mempertanyakan alasan pemerintah AS terus mengalokasikan anggaran dan keterlibatan militer untuk konflik luar negeri ketika masyarakat sendiri masih menghadapi tekanan ekonomi. Perang di Gaza dan Iran semakin memperkuat perdebatan tersebut karena kebijakan Washington dinilai memiliki konsekuensi politik, diplomatik, hingga ekonomi. Bahkan, survei Chicago Council 2026 menunjukkan tingkat kesukaan pemilih Republik terhadap Israel mengalami penurunan dibandingkan 2022, meskipun dukungan terhadap bantuan militernya masih cukup kuat.

Salah satu perkembangan paling mengejutkan adalah keputusan Trump untuk menghentikan bantuan militer tahunan kepada Israel pada akhir 2026. Selama ini, kedua negara memiliki kesepakatan bantuan senilai US$3,8 miliar atau sekitar Rp68,9 triliun setiap tahun. Perjanjian tersebut sebenarnya dijadwalkan berakhir pada 2028, tapi Trump mengumumkan penghentian lebih awal setelah berdiskusi dengan Netanyahu. Keputusan ini langsung memunculkan kekhawatiran di kalangan pejabat pertahanan Israel.

Besarnya bantuan tersebut tentu gak bisa dianggap remeh dalam perencanaan anggaran negara. Dari total US$3,8 miliar, sekitar US$3,3 miliar atau Rp59,8 triliun digunakan untuk pembiayaan pembelian persenjataan Amerika, sedangkan US$500 juta atau Rp9,1 triliun dialokasikan untuk pertahanan rudal. Dr Julie Norman dari Chatham House menilai penghentian bantuan akan memaksa Israel mencari dana pengganti agar kemampuan militernya tetap terjaga. Pemerintah Israel kemungkinan perlu mengalihkan anggaran dari sektor lain, meningkatkan utang, atau menambah belanja pertahanan yang akhirnya bisa membebani keuangan negara dan masyarakatnya.

Persoalan Israel sebenarnya gak berhenti pada hilangnya bantuan keuangan. Selama bertahun-tahun, kekuatan militernya juga berkembang dengan dukungan teknologi dan persenjataan buatan Amerika. Hampir seluruh armada pesawat tempur Israel mengandalkan produk AS, termasuk F-15, F-16, dan F-35. Ketergantungan tersebut membuat Israel masih membutuhkan pasokan suku cadang, persenjataan, serta dukungan teknologi dari Washington untuk mempertahankan kesiapan militernya.

Sistem pertahanan rudal juga menjadi bagian penting yang perlu diperhatikan. Selama ini, kerja sama kedua negara ikut mendukung pengembangan Iron Dome, David's Sling, dan Arrow untuk menghadapi ancaman serangan udara maupun rudal. Yaakov Katz, analis politik dan keamanan Israel, menilai keterlambatan pasokan sistem pertahanan dan persenjataan Amerika bisa mengubah perhitungan militer Israel ketika menghadapi perang. Meski dampaknya diperkirakan gak langsung terasa dalam waktu dekat, penghentian bantuan berpotensi semakin memengaruhi kemampuan pertahanan Israel dalam jangka panjang.

Meski situasinya terlihat mengkhawatirkan, bukan berarti hubungan AS dan Israel akan langsung berakhir. Trump masih membuka kemungkinan kerja sama melalui penjualan senjata, produksi bersama, pertukaran intelijen, dan operasi militer. Beberapa pakar juga menilai kerja sama pertahanan rudal masih memiliki kepentingan strategis bagi kedua negara. Dengan demikian, perubahan yang sedang terjadi lebih mengarah pada penyesuaian bentuk dukungan daripada pemutusan hubungan secara menyeluruh.

Namun, Israel kemungkinan harus menghadapi persyaratan yang lebih ketat dalam mempertahankan hubungan tersebut. Kongres yang kini dikuasai Demokrat berpeluang memperketat pengawasan terhadap bantuan militer, penjualan senjata, dan kebijakan diplomatik Washington terhadap Israel. Bahkan, dukungan politik yang sebelumnya relatif otomatis bisa semakin bergantung pada bagaimana pemerintah Israel menjalankan kebijakan di Gaza, Tepi Barat, dan kawasan Timur Tengah. Alhasil, siapa pun yang memimpin Israel berikutnya perlu mempertimbangkan bahwa menjaga hubungan dengan Amerika membutuhkan pendekatan diplomatik yang lebih seimbang.

Hasil pemilu sela AS menjadi peringatan serius bagi Israel bahwa dukungan dari sekutu terbesarnya gak lagi bisa dianggap sebagai sesuatu yang pasti. Kedekatan Netanyahu dengan Partai Republik, perubahan sikap pemilih Amerika, dan rencana penghentian bantuan militer memperlihatkan adanya pergeseran dalam hubungan kedua negara.

Meski kerja sama pertahanan kemungkinan masih berlanjut, Israel harus bersiap menghadapi tekanan politik dan persyaratan diplomatik yang lebih besar. Perkembangan selanjutnya akan sangat bergantung pada kebijakan Kongres AS dan kemampuan pemerintah Israel membangun kembali kepercayaan lintas partai.