Ikut Pilkada di Sumbar, Politikus Faldo Maldini Pilih Mundur dari PAN

05 Okt 2019, 19:50 WIB

(Faldo Maldini mundur dari PAN) Istimewa

Jakarta, IDN Times - Politikus muda Faldo Maldini tiba-tiba membuat pengumuman mengejutkan. Ia memutuskan mundur dari Partai Amanat Nasional (PAN). Dalam surat yang dibuat oleh Faldi pada (3/10) lalu, ia menulis resmi mengundurkan diri usai berkonsultasi sebanyak dua kali dengan Ketua Umum, Zulkifli Hasan.

"Saya juga sudah tiga kali berkonsultasi dengan Sekretaris Jenderal PAN, Bapak Eddy Suparno," kata Faldo di dalam surat yang turut dibaca oleh IDN Times pada Sabtu (5/10).

Ia menggaris bawahi pilihannya untuk mundur dari PAN dilakukan secara sadar dan penuh pertimbangan, tanpa paksaan dan diintervensi pihak mana pun.

"Saya mundur melalui mekanisme yang dijunjung tinggi oleh PAN, yakni diskusi dan dialog," tutur dia lagi.

Lalu, apa yang menyebabkan dia memilih mundur? Padahal, ketika di PAN, karier Faldo sebagai politikus begitu bersinar. Bahkan, ia dipercayai turut menjadi Wakil Sekretaris Jenderal PAN.

1. Faldo ingin fokus maju ke proses pemilihan kepala daerah di Sumatera Barat

(Iklan Faldo hendak maju Pilkada Sumbar) www.twitter.com/@PolJokesID

Di dalam surat itu, Fadli mengaku hendak ikut bertarung sebagai kepala daerah di Provinsi Sumatera Barat. Apalagi iklan yang menampilkan wajahnya maju sebagai cakada namun didukung partai lain, sudah muncul di harian lokal setempat. Di harian itu, terpampang jelas Faldo ikut sebagai calon gubernur dan diusung oleh Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

"Pilihan ini saya ambil untuk menghindari kegaduhan setelah adanya dukungan dari partai politik lain kepada saya untuk mencalonkan diri dalam pemilihan kepala daerah. Saya tidak ingin nantinya ada anggapan bahwa saya memicu kegaduhan," kata dia lagi.

Rencananya pada tahun 2020 akan digelar kembali pilkada serentak di 270 daerah, termasuk Sumatera Barat. Menurut informasi dari KPU, pilkada serentak itu digelar pada 27 September.

2. Faldo mengucapkan terima kasih kepada PAN yang telah membesarkan namanya

IDN Times/Gregorius Aryodamar P

Di bagian akhir suratnya Faldo mengucapkan terima kasih kepada pimpinan PAN dan seluruh kader yang telah memberikannya kesempatan untuk mencicipi dunia politik. Tidak bisa dibantah bahwa PAN merupakan parpol yang sudah mengorbitkan namanya pada Pilpres 2019.

"Demikian surat pengunduran ini, saya ucapkan terima kasih banyak kepada pimpinan PAN dan seluruh kader yang telah memberikan banyak kesempatan bagi saya. Pengunduran diri ini melalui proses yang sangat baik, tanpa ada paksaan dan saya selalu ingin membuka diri untuk silaturahim serta bekerja sama di kemudian hari," tutur dia.

Faldo memutuskan mundur lantaran tak ingin dengan fakta ia diusung oleh PSI, justru menghalangi banyak agenda besar PAN ke depan. Di mana agenda itu butuh harmonisasi di dalam internal organisasi.

3. KPU menyebut akan ada 270 daerah yang menggelar pemilihan kepala daerah termasuk Sumatera Barat

IDN Times/Tunggul Kumoro

Apabila kalian berpikir keriuhan pesta demokrasi telah terhenti di Pilpres dan Pileg 2019, maka kamu keliru. Keriuhan kontestasi itu akan kembali hidup di tahun 2020, tepatnya tanggal 23 September.

Sebab, pada tanggal itu akan ada 270 area yang menggelar pesta pemilihan kepala daerah. Termasuk di dalamnya sembilan provinsi yakni Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu, Kepulauan Riau, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah.

"KPU provinsi, kabupaten/kota akan menyelenggarakan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota tahun 2020 sebanyak 270 daerah, dengan rincian sembilan pemlihan gubernur, 224 pemilihan bupati, dan 37 pemilihan walikota," kata Arief dalam rapat di ruang Komisi II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada (8/7) lalu.

Hanya ada dua area yang keseluruhan wilayahnya tak menggelar pilkada yakni Aceh dan DKI Jakarta. Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Arief Budiman mengatakan persiapan untuk pilkada 2020 sudah dimulai dari tahun ini.

Persiapan itu dimulai dari rapat pleno dan menyusun draf tahapan pilkada serentak. Arief lalu menjelaskan tahapan persiapan KPU mulai dari perencanaan anggaran hingga sosialisasi.

"Yang pertama, perencanaan program dan anggaran itu bulan Mei sampai September 2019. Kemudian kedua, menyusun penandatanganan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) paling lambat tanggal 1 Oktober. Kemudian, sosialisasi mulai 1 November 2019 sampai 22 September 2020," tutur dia lagi.