Impor Beras Jadi Catatan PDIP ke Jokowi agar Mentan Dievaluasi

30 Des 2022, 15:35 WIB

Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto (dok. PDIP)

Jakarta, IDN Times - Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto mendukung pernyataan Ketua DPP PDI Perjuangan, Djarot Syaiful Hidayat yang meminta dua menteri NasDem di Kabinet Indonesia Maju dievaluasi oleh Presiden Joko "Jokowi" Widodo. Keduanya yakni, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya.

"Kalau Pak Djarot cerita yang itu, juga merupakan bagian dari sikap PDI Perjuangan. Karena ketika mengahadapi krisis, ancaman krisis maka hal yang sangat fundamental adalah kecukupan pangan untuk memastikan perut rakyat tetap kenyang," ujar Hasto dalam konferensi pers virtual, Jumat (30/12/2022).

1. Megawati juga sudah instruksikan agar tanam tumbuhan pendamping beras

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri (ANTARA FOTO/Fikri Yusuf)

Dalam kesempatan itu, Hasto menyampaikan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri telah memerintahkan seluruh kader untuk menanam tumbuhan pendamping beras pada pandemik COVID-19 di tahun 2020. Hal tersebut agar daya tahan pangan Indonesia tidak berkurang di masa krisis.

Hasto kemudian memberikan catatan kepada Menteri Pertanian terkait impor beras pada 2022. Menurutnya, itu tidak boleh terjadi.

"Nah kalau kita apa yang disampaikan oleh Menteri Pertanian 22 Agustus 2022, beliau menyampaikan bahwa Indonesia akan mengekspor beras ke China, tetapi kemudian ternyata faktanya jauh dengan apa yang disampaikan, bahkan kemudian kita harus mengimpor beras yang secara politik ekonomis sebenarnya sikap PDIP selalu memberikan catatan kritis ketika kita melakukan import beras," kata dia.

"Nah berbagai hal itu lah yang menjadi catatan PDIP dan tentu saja presiden RI apakah hak tersebut akan direshuffle, itu keputusan dari presiden," sambungnya.

2. PDIP minta Jokowi evaluasi kinerja menteri

IDN Times/Margith Juita Damanik

Sebelumnya, Ketua DPP PDI Perjuangan, Djarot Saiful Hidayat, mengatakan reshuffle merupakan hak prerogratif Presiden Jokowi. Meski demikian, Djarot menyarankan untuk mengevaluasi kinerja para menterinya.

"Evaluasi kinerja seluruh menteri, apalagi menjelang berakhir masa jabatan presiden. Sehingga, program-program yang sudah dicanangkan oleh Pak Jokowi, itu betul-betul bisa tercapai. Sudah waktunya dievaluasi," ujar Djarot kepada wartawan dalam rekaman suara yang diterima IDN Times, Senin (26/12/2022).

Djarot kemudian menyoroti kinerja Menteri Pertani, Syahrul Yasin Limpo. Menurutnya, di periode pertama, Jokowi sudah bisa melakukan swasembada beras, namun pada akhir 2022 pemerintah mencanangkan impor.

"Tapi ternyata kita impor beras, ketika harganya naik. Justru harusnya pemerintah intervensi dong, jangan sampai pada saat musim panen raya dan harganya baik, kemudian dihajar sama beras impor, yang sakit petani," ucap dia.

Oleh karena itu, Djarot yang juga anggota Komisi IV DPR RI meminta kepada Bulog dan Kementerian Pertanian membuka stok beras di Indonesia. Hal itu bertujuan untuk mengetahui apakah benar impor beras harus dilakukan.

3. PDIP juga sorot Menteri LHK

Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar. (instagram.com/siti.nurbayabakar)

Dalam kesempatan itu, Djarot juga menyoroti kinerja Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya. Djarot menerangkan, tujuan evaluasi itu agar semua program kerja Jokowi di akhir masa jabatannya tercapai seluruhnya.

"Mentan di evaluasi, Menhun (Menteri LHK) di evaluasi, Menteri Kehutanan ya, terus dievaluasi, semua menteri juga dievaluasi, supaya apa, supaya ada satu darah baru yang segar, mendukung penuh kebijakan Pak Jokowi untuk menuntaskan janji kampanye sebelumnya," kata dia.

Menteri Pertanian dan Menteri LHK di Kabinet Indonesia Maju berasal dari Partai NasDem.