Indeks Keselamatan Jurnalis 2025: Isu MBG Paling Banyak Disensor Jurnalis

Menurut dia, tingginya swasensor pada isu MBG berkaitan dengan kekhawatiran akan konflik, tekanan dari pihak tertentu, serta risiko terhadap keselamatan pribadi. Sejumlah jurnalis juga menyebut adanya pembatasan informasi dan minimnya akses narasumber.

Kondisi ini berdampak pada kualitas pemberitaan dan transparansi publik terhadap pelaksanaan program MBG. Dengan demikian, temuan kualitatif menunjukkan adanya pembatasan pemberitaan.

"Isu MBG ini kalau dilihat beberapa pengakuan dari jurnalis menganggap bahwa mereka tidak boleh memberitakan yang dalam tanda kutip 'negative vibes," kata dia.

Adapun survei melibatkan 655 responden yang didominasi berada di Jawa sebesar 47 persen, disusul Sumatra, Sulawesi, Kalimantan, Papua, serta Maluku dan Maluku Utara. Responden dinilai telah mewakili berbagai wilayah dan provinsi di Indonesia.

Dari sisi sebaran, Populix juga banyak melihat survei dari wilayah Jawa, Sumatra, Sulawesi, Kalimantan, dan termasuk Papua serta Maluku dan Maluku Utara.

Nazmi mengatakan, hal tersebut juga mendorong jurnalis melakukan sensor mandiri. Menurut dia, jurnalis tidak tahu siapa yang mengatur sehingga mereka memilih melakukan sensor mandiri. Selain itu, tantangan utama yang dihadapi adalah keterbatasan akses informasi, tekanan, intimidasi, dan minimnya transparansi.

Dia mengatakan, upaya perbaikan diarahkan pada jaminan akses informasi, penguatan perlindungan hukum, serta peningkatan transparansi proyek strategis. Mayoritas jurnalis pun menuntut iklim kerja yang lebih aman, terbuka, dan bebas dari tekanan, sensor, maupun swasensor.

Catatan satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran juga menjadi salah satu fokus dalam pembahasan Indeks Keselamatan Jurnalis 2025, khususnya untuk melihat dampaknya terhadap kebebasan pers dan keselamatan jurnalis. Nazmi juga menyoroti meningkatnya tekanan yang dirasakan oleh insan media selama satu tahun terakhir.

"Di sini kami melihat bagaimana kondisi kebebasan pers dan ruang demokrasi. Kami tanyakan apakah ada tekanan terhadap jurnalis ataupun media yang meningkat dibandingkan periode sebelumnya. Di sini 78 persen mengaku setuju bahwa adanya peningkatan dari sisi tekanan terhadap jurnalis dan media dalam 1 tahun terakhir," kata dia.

Selain tekanan, dia juga melihat jurnalis menghadapi berbagai hambatan dalam meliput isu pemerintahan.

"Di sini 49 persen mengalami kesulitan pada saat meliput isu-isu yang terkait dengan pemerintahan. Nah jenis kesulitan ataupun hambatan yang paling tinggi adalah akses terhadap narasumber terbatas. Jadi pada saat meliput ataupun memberitakan mengenai isu yang berkaitan dengan pemerintahan, akses terhadap narasumbernya ini kerap kali terbatas," kata dia.

Selain itu, tekanan juga datang dari aparat dan pihak tertentu, ada 41 persen menganggap bahwa ada tekanan atau intimidasi dari aparat atau pihak tertentu pada saat isu peliputan yang berkaitan dengan pemerintahan. Isu-isu yang sulit diliput itu masih berkaitan dengan tema sensitif.