Jakarta, IDN Times - Indeks persepsi korupsi Indonesia pada 2023 stagnan di angka 34. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai, hal ini merupakan cambuk bagi semua pihak.
"Stagnasi Skor IPK tentu jadi cambuk bagi kita semua, bahwa upaya pemberantasan korupsi tidak cukup jika hanya dilakukan dengan 'biasa-biasa' saja," ujar Juru Bicara KPK Ali Fikri, Rabu (31/1/2024).
Ali mengatakan, pemberantasan korupsi perlu komitmen dan dukungan nyata dari berbagai pihak. Salah satu bentuk dukungan tersebut adalah penguatan regulasi.
"Seperti pengesahan undang-undang perampasan aset maupun perluasan lingkup LHKPN," jelasnya.
Komitmen pemerintah untuk memperbaiki sistem tata kelola diyakini menjadi salah satu kunci perbaikan persepsi. Hal ini berlaku baik di pusat maupun daerah.
"Komitmen seluruh institusi pemerintah, baik pusat maupun daerah, untuk melakukan perbaikan sistem tata kelola menjadi salah satu kunci membangun kepercayaan dan perspesi positif dari publik sebagai pengguna layanan," ujarnya.
Sebelumnya, Transparency International Indonesia (TII) merillis indeks persepsi korupsi nasional 2023 senilai 34. Angka ini stagnan dibandingkan pencapaian 2022.
Meski stagnan, peringkat Indonesia dibandingkan negara lainnya turun lima peringkat. Dari 110 menjadi 115.