Ade Armando: Tim Panel DJSN Akui SAB Lakukan Maksiat

2. DJSN tidak memberikan keterangan secara terbuka

IDN Times/Indiana Malia

Bahkan, lanjut Ade, RA harus meminta surat keterangan dari DJSN terkait penghentian proses pemeriksaan. Dengan kata lain, DJSN tidak memberikan keterangan secara terbuka hasil dari sidang panel.

Jika pemberhentian Tim Panel dikaitkan dengan surat pengunduran diri SAB sebagai dasar munculnya Keppres Nomor 12 tahun 2019, tidak termuat bukti bahwa SAB mengakui sejumlah pelanggaran. Namun, dalam surat pengunduran diri tersebut SAB menyatakan mundur agar fokus menyelesaikan kasus hukum yang menjeratnya.

"Penghentian pemeriksaan oleh DJSN atas laporan RA adalah tindakan ilegal. Surat pengunduran diri SAB tidak dapat dijadikan dasar pemberhentian karena isi surat tidak menjelaskan pengakuan kesalahan SAB, salah satunya kekerasan seksual terhadap RA," kata Ade.

3. Surat DJSN dapat dijadikan acuan penarikan Keppres Nomor 12 tahun 2019

IDN Times/Fitria Madia

Ade menambahkan, surat DJSN seharusnya dapat dijadikan acuan penarikan Keppres Nomor 12 tahun 2019. Sebab, terbukti bahwa SAB melakukan perbuatan maksiat yang melanggar nilai agama, kesusilaan, dan adat.

"Surat ini harusnya dapat jadi acuan DJSN memberikan rekomendasi maupun surat kepada presiden bahwa SAB melakukan perbuatan tercela. Ini dapat jadi dasar penarikan Keppres tersebut," jelasnya.

4. SAB dinonaktifkan oleh Dewan Pengawas sebelum mengundurkan diri

unsplash.com/Vidhyaa Chandramohan

Sebelumnya, SAB menyatakan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai anggota dewan pengawas. Hal itu dilakukannya agar fokus terhadap proses hukum. Saat ini surat pengunduran diri tersebut tengah diajukan kepada Presiden, Kemenkeu, Kemnaker, dan ketua BPJS.

"Saya menyatakan mundur agar dapat fokus dalam upaya menegakkan keadilan melalui jalur hukum. Tuduhan yang diberikan pada saya tidak benar, dan fitnah keji," kata SAB.

Sementara itu, Ketua Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan, Guntur Witjaksono, mengatakan SAB sudah dinonaktifkan dari jabatannya sebelum akhirnya mengundurkan diri. "Wewenang saya hanya menonaktifkan. Memberhentikan itu wewenang presiden," jelas Guntur.

Selain memberikan tindakan kepada SAB, Dewan Pengawas juga sempat memberikan skorsing selama 30 hari kepada RA lantaran sikapnya yang mereka nilai telah mengumbar hal tak senonoh terkait kasus tersebut.

5. Dewan Pengawas BPJS TK bantah telah melindungi SAB

IDN Times/Indiana Malia

Sebelumnya, Guntur mengatakan Dewan Pengawas tidak dalam posisi berusaha melindungi terduga pelaku pelecehan seksual. 

"Kami mendapati tudingan bahwa dalam kasus ini jajaran Dewan Pengawas sengaja melindungi saudara SAB atas tuduhan asusila yang dialamatkan kepadanya," kata Guntur. "Kami sampaikan bahwa itu tidak benar," ujarnya Hal ini disampaikan dalam konferensi pers yang dilakukan badan pengawas BPJS Ketenagakerjaan di Hotek Kartika Chandra, Jumat (11/1).

Guntur mengatakan posisi Dewan Pengawas sepenuhnya mendukung pihak kepolisian untuk mengusut tuntas kasus ini. "Kami mendukung pihak berwenang untuk terus melanjutkan proses penyidikan agar kebenaran yang sesungguhnya dapat segera terungkap," ujarnya.

Baca Juga: Demi Harga Diri, Korban Pemerkosaan Oknum BPJS TK Tuntut Rp1 Triliun