Comscore Tracker

Hindari Provokasi, TKN Rekomendasikan KPU Unggah Seluruh Dokumen C1

Rekomendasi untuk menghindari klaim sepihak dan provokatif

Jakarta, IDN Times - Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin merekomendasikan Komisi Pemilihan Umum (KPU) segera mengunggah seluruh dokumen C1. Hal itu dilakukan untuk menghindari kesimpangsiuran informasi di tengah masyarakat. Terlebih Badan Kampanye Nasional (BPN) Sandiaga tengah mempermasalahkan data C1 yang diunggah KPU karena mereka nilai janggal.

"C1 sebagai sumber primer memiliki legalitas yang paling kuat karena di situ ditandatangani oleh KPPS dan para saksi. Oleh karena itu, guna menghindari kesimpangsiuran, TKN merekomendasikan KPU untuk secepatnya mengupload seluruh dokumen C1 dan dinyatakan terbuka bagi publik," kata Sekretaris TKN Hasto Kristiyanto di Jakarta, Minggu (22/4).

1. Rekomendasi untuk menghindari klaim sepihak dan provokasi politik

Hindari Provokasi, TKN Rekomendasikan KPU Unggah Seluruh Dokumen C1IDN Times/Indiana Malia

Menurut Hasto, rekomendasi itu untuk menghindari bentuk-bentuk klaim sepihak yang bisa menciptakan keresahan baru. Selain itu, mendorong pihak-pihak tertentu melakukan provokasi politik.

"Dengan menjadikan C1 sebagai dokumen publik yang dikeluarkan KPU dan diawasi Bawaslu, unsur-unsur transparansi, akuntabilitas, dan peningkatan kualitas dari pemilu dapat dilakukan oleh KPU," ujarnya.

Baca Juga: Real Count KPU Sementara: Jokowi-Ma'ruf Masih Unggul 54,39 Persen

2. Bawaslu diminta turut mengawasi

Hindari Provokasi, TKN Rekomendasikan KPU Unggah Seluruh Dokumen C1IDN Times/Indiana Malia

Selain itu, kata Hasto, Bawaslu juga diminta melakukuan fungsi pengawasan atas C1 yang diupload KPU. Sebab, Bawaslu didesain oleh DPR untuk menjalankan fungsi pengawasan.

"Tetapi di setiap TPS juga harus ada perwakilan dari Bawaslu. Dengan demikian, Bawaslu juga memiliki bukti otentik terkait dengan C1 tersebut," ungkapnya.

3. TKN menganalisis klaim kemenangan Prabowo-Sandiaga

Hindari Provokasi, TKN Rekomendasikan KPU Unggah Seluruh Dokumen C1IDN Times/Indiana Malia

Sebelumnya, TKN telah menganalisis klaim kemenangan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga. Kubu 02 mengumumkan klaim kemenangan sebesar 62,23 persen untuk Prabowo-Sandiaga.

"Namun ada banyak permasalahan yang ditemukan dalam data tersebut, seperti kesalahan sampling data Provinsi Lampung yang telah direpresentasikan TKN kemarin," kata Wakil Direktur Direktorat Saksi TKN, Lukman Edi.

Di Provinsi Lampung, kata Lukman, entri data TKN sudah 50 persen. Jokowi-Ma'ruf unggul 57, 6 persen di Lampung daripada Prabowo-Sandiaga 42,33 persen. Data tersebut hampir sama dengan quick count Charta Politika, LSI Denny JA dan SMRC di Lampung. Data Charta Politika menyatakan Jokowi-Ma'ruf unggul 57,93 persen, SMRC 57,75 persen, dan LSI Denny JA 58,1 persen.

"Kami kupas yang klaim 62 persen, di sana (Lampung) ternyata kami dibuat 40,91 persen menang kubu 02 59,09 persen. Ternyata setelah kami lihat bohong, dia hanya memasukkan 30 TPS saja di Lampung," tuturnya.

4. Data TKN hampir sama dengan KPU dan lembaga survei

Hindari Provokasi, TKN Rekomendasikan KPU Unggah Seluruh Dokumen C1IDN Times/Indiana Malia

Hal yang sama juga terjadi di DKI Jakarta. Entri data TKN sudah hampir 40 persen. Data TKN hampir sama dengan temuan di real count KPU dan quick count lembaga survei. Jokowi-Ma'ruf unggul 55,4 persen, real count KPU 54,2 persen, sementara di dua lembaga survei lain 51,74 persen dan 51,9 persen. Artinya, Jokowi-Ma'ruf menang di Jakarta.

"Sementara pihak sebelah menyatakan menang di Jakarta. Setelah kami lihat hanya data 300 TPS yang dimasukkan. Sekali lagi ini kebohongan kedua," tutur Lukman.

Baca Juga: TKN Jokowi-Ma'ruf Buka-Bukaan Data Real Count Internal Pilpres 2019 

5. BPN dinilai hanya mengambil data kemenangan Prabowo-Sandiaga

Hindari Provokasi, TKN Rekomendasikan KPU Unggah Seluruh Dokumen C1IDN Times/Indiana Malia

Lukman menjelaskan, kesalahan lain dari kubu Prabowo-Sandiaga adalah 10 persen data rusak berupa data double, alamat TPS tidak lengkap, angka suara kedua paslon tidak lengkap, dan jumlah sampling tidak proporsional. Contoh, data DKI Jakarta dan Jawa Tengah jumlahnya hampir sama 300-an data, sementara jumlah DPT Jawa Tengah jauh lebih besar daripada DPT di DKI Jakarta.

"Sebaran TPS tidak merata, sebagian besar hanya mengambil data dari TPS di mana pasangan Prabowo-Sandiaga memperoleh kemenangan. Kami akan setiap hari mengeluarkan kebohongan-kebohongan (kubu 02), kebohongan ketiga, keempat, dan seterusnya," katanya.

Baca Juga: TKN Klaim 10 Persen Suara Millennial Diraih Jokowi-Ma'ruf 

Topic:

  • Anata Siregar

Just For You