Sembilan Isu Penting Mengenai Perempuan yang Harus Kamu Tahu

Mariana mengatakan hari perempuan internasional adalah hari solidaritas terhadap perempuan. Dalam semangat solidaritas bagi perempuan dan untuk merayakan hari perempuan internasional, Komnas perempuan mendukung diadakannya kegiatan Women’s March Jakarta 2018 yang mengangkat tema #LawanBersama kekerasan berbasis gender.

Menurut Mariana, perempuan rentan menjadi korban tindak kejahatan pembunuhan. 

“Ketika Anda perempuan, Anda bisa terancam pembunuhan,” kata Mariana.

Ia juga mengeluarkan data bahwa terdapat 173 perempuan yang dibunuh pada tahun 2017. Umumnya korban mendapat kekerasan seksual sebelum akhirnya dibunuh. Hal ini tak jarang terjadi karena pelakunya yang mayoritas laki-laki merasa harga dirinya jatuh karena perempuan meminta sesuatu yang tak dapat dipenuhinya.

Arus Pelangi berusaha menyuarakan isu perempuan sebagai bentuk dari solidaritas mereka kepada perempuan terutama dalam memasuki bulan hari perempuan internasional. Arus Pelangi memiliki konsentrasi dalam membahas isu perempuan dengan ragam orientasi seksual.

"Dua tahun terakhir negara melakukan kriminalisasi terhadap kawan-kawan yang punya orientasi seksual berbeda,” kata aktivis Arus Pelangi, Yuli Rustinawati.

Menurut Yuli, banyak kasus kriminalisasi dan diskriminasi terhadap perempuan dengan ragam orientasi seksual terjadi diawali oleh ujaran kebencian yang ditujukan pada mereka.

“Terdapat lebih dari 300 kebijakan diskriminatif di Perda terhadap perempuan, dan ada lebih dari 42 aturan yang diskriminatif terhadap mereka dengan ragam orientasi seksual,” kata Yuli.

Yuli menilai akar dari permasalahan ini adalah fobia. Ia mengartikan fobia sebagai ketakutan yang irasional dan merugikan. Dalam hal ini yang dirugikan adalah mereka yang hidup dengan ragam orientasi seksual.

Arus Pelangi bertekad untuk menyuarakan suara orang-orang yang tidak bisa bersuara. Untuk mereka yang tergolong kaum marginal dan memiliki ragam orientasi seksual.

“Kami, PRT (Pekerja Rumah Tangga), benar-benar bekerja mencari nafkah untuk menghidupi keluarga,” kata Siswati sebagai perwakilan dari Jala PRT saat membuka pemaparannya.

Berdasarkan data dari International Labour Organizaton (ILO), terdapat 4,2 juta jiwa yang terdaftar sebagai pekerja rumah tangga. Hal menyedihkan menurut Siswati adalah angka sebanyak ini justru tidak diakui oleh pemerintah dan DPR. Bahkan, sebagian masyarakat pun turut belum mengakui profesi asisten rumah tangga.

“Mengapa pekerjaan kami selalu dipandang rendah? Padahal jika kami tidak ada, majikan bisa kalang kabut,” kata Siswati bertanya.

Menurut Siswati, PRT umumnya bekerja lebih dari 12 jam per hari dengan bayaran Rp 800 ribu hingga Rp 1 juta per bulannya. PRT juga kerap tidak mendapat jaminan kesehatan bahkan rentan mendapat kekerasan, baik kekerasan fisik atau verbal. Tak jarang pula, gaji mereka tidak dibayarkan. 

Majikan juga seirng melarang PRT untuk ikut serikat atau berorganisasi. Belum lagi banyak majikan yang suka melakukan PHK sepihak. Hal tersebut tentu merugikan PRT yang mayoritas adalah perempuan.

“PRT butuh perlindungan. Kami mendesak agar UU PRT dibahas dan disahkan pemerintah,” kata Siswati menyuarakan suara dari sisi PRT.

“Situasi perempuan pekerja migran belum dilindungi sebagaimana mestinya,” kata Anis Hidayah, salah satu pendiri Migrant Care.

Menurut Anis, mayoritas pekerja migran Indonesia adalah perempuan. Tata kelola perlindungan pekerja migran perempuan masih sangat lemah.

Anis mengatakan setidaknya terdapat 79 kerentanan yang mengancam perempuan pekerja migran Indonesia. Kerentanan ini tidak diperparah dengan tidak ada kebijakan untuk meminimalisasi perbuatan tersebut.

“Setiap hari ada 5 dari pekerja perempuan migran yang meninggal dan ada 5 dari mereka yang mengalami kekerasan setiap harinya,” kata Anis.

Data ini perlu menjadi perhatian seluruh lapisan masyarakat. Jangan sampai pekerja migran berangkat bekerja hanya untuk menyerahkan nyawa.

Koalisi Perempuan Indonesia mengangkat konteks pembunuhan perempuan melalui perkawinan anak.

“Sejak akhir 2017 ada 3 anggota KPI yang mengajukan judicial review terhadap UU Perkawinan terkait batas awal usia perkawinan, di mana usia awal untuk perempuan minimal berusia 16 tahun,” kata Sutriyatmi, perwakilan dari Koalisi Perempuan Indonesia.

Usia 16 tahun sendiri di Indonesia masih dikelompokan sebagai anak-anak. Dengan kata lain, UU Perkawinan melegalkan pernikahan anak yang dialami perempuan.

Sutriyatmi berpendapat kalau perempuan dinikahkan dalam usia anak-anak maka hal tersebut merupakan bentuk pelanggaran hak anak. Anak lantas diambil haknya untuk bermain.

“Secara psikologis dan reproduksi masih belum berkembang dan belum siap untuk hamil. Hal itu yang membuat tingkat kematian ibu dan bayi setiap tahun justru meningkat,” kata dia. 

Menurut Sutriyatmi masyarakat Indonesia masih banyak yang berpikir memiliki anak perempuan merupakan aset. Anak itu akan bermanfaat dan dapat menaikan derajat keluarga dari tingkat kemiskinan dengan menikahkannya kepada pria kaya. Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) berusaha mencegah lebih banyak lagi terjadi pernikahan anak dengan mendesak agar pasal 7 dalam UU Pernikahan segera direvisi.

LBH APIK mencatat terdapat kurang lebih 30 kasus kekerasan dalam pacaran selama tahun 2017.  Dua di antara 30 kasus tersebut menjadikan media sosial sebagai alat kekerasan dan ancaman.

“Biasanya yang terjadi, perempuan diancam dengan mempublikasikan chat atau video intim di sosial media. Tujuannya agar si perempuan merasa tertintimidasi,” kata Asni Damanik perwakilan dari LBH APIK. 

Menurut Asni, hal tersebut sudah termasuk tindak kekerasan yang ironisnya malah tidak banyak disadari oleh banyak pihak. Asni menilai banyak kasus kekerasan dalam pacaran diawali dengan kedekatan emosional yang membuat korban tidak sadar dirinya sudah menjadi korban.  Dalam kasus ini, perempuan lebih banyak yang menjadi korban.

Yang justru lebih mengenaskan, masyarakat malah menganggap perempuan yang menjadi korban bukan merupakan perempuan baik-baik. Padahal, dampak yang dirasakan oleh korban dari tindak kekerasan ini, tidak sedikit. Ada yang hamil di luar nikah hingga dikeluarkan dari lembaga pendidikan tempatnya menuntut ilmu. Mereka pun enggan melapor, karena khawatir malah dihakimi. 

Perempuan disabilitas saat ini menghadapi tantangan yang tidak mudah. Mereka kerap mendapat perlakuan diskriminatif dari masyarakat. Hal itu yang ingin disingkirkan jauh-jauh oleh Himpunan Wanita Disabilitas.

Organisasi ini akan mengadakan festival satu hari di Taman Ismail Marzuki (TIM) pada 8 Maret 2018 mendatang. Dalam acara itu akan diberikan kesempatan sebesar-besarnya bagi perempuan, termasuk perempuan dengan disabilitas untuk berekspresi dan bakatnya. Acara yang terbuka untuk umum ini juga menyelenggarakan workshop mengenai bahasa isyarat.

Banyak hak perempuan, terutama hak perempuan dengan disabilitas yang dilanggar. Salah satunya adalah pemaksaan penggunaan alat kontrasepsi.

Selain itu, pihak keluarga dari perempuan dengan disabilitas juga masih malu memperkenalkan dan mengakui keluarganya.

“Disabilitas masih dianggap sebagai karma buruk atau aib bagi keluarga,” kata Ira dari Himpunan Wanita Disabilitas.

OPSI awalnya memiliki kepanjangan Organisasi Pekerja Seks Indonesia. Organisasi ini lantas berubah nama menjadi Organisasi Perubahan Sosial Indonesia agar dapat diresmikan.

Banyak hal yang menjadi konsentrasi OPSI terkait isu perempuan. Salah satunya adalah perlindungan yang dibutuhkan oleh perempuan pekerja seks di Indonesia dan penutupan area lokalisasi.

Penutupan area lokalisasi ini menjadi kecemasan sendiri bagi para perempuan pekerja seks. Sebab, mereka justru menjadi rentan terhadap tindak kekerasan dan HIV. Mengapa demikian? Ikka Novianti dari OPSI menjelaskan usai lokalisasi ditutup, maka para pekerja seks akan menyebar di beberapa titik. 

Tindak kekerasan diterima oleh pekerja seks dari klien bahkan petugas Satpol PP yang melakukan razi. Mereka menjambak rambut, menyeret bahkan menyematkan stigma kepada para pekerja seks tersebut. Oleh sebab itu, Ikka yakin para pekerja seks pun perlu diberi perlindungan hukum. 

Kelompok diskusi ini lah yang menyelenggarakan kali pertama Women's March di Jakarta. Acara tersebut dimulai sejak tahun 2017. Tahun ini ada penyesuaian tema dibandingkan tahun sebelumnya. Women's March tahun ini mengangkat tema "Peradaban yang Setara Bagi Perempuan". Ketua acara Women's March, Naila Rizqi menjelaskan tema tahun lalu dianggap terlalu luas. 

“Memilih #LawanBersamaKekerasan berbasis gender karena itu bukan hanya karena kultur patriarki yang dimiliki Indonesia tapi terlihat adanya usaha untuk melegalkan tindak kekerasan berbasis gender di tengah masyarakat,” kata Naila.

Sama seperti tahun lalu, akan ada 8 tuntutan yang disuarakan dalam Women’s March Jakarta 2018.