Jakarta, IDN Times - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahaan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono terus mengevaluasi sembilan strategi pencegahan penyimpangan (fraud) PBJ di kementeriannya melalui Balai Pelaksanaan Barang dan Jasa (Balai PBJ) yang ada di tiap provinsi.
"Kita evaluasi terus. Itu (pencegahan korupsi) menjadi tugas berat saya karena ini kan perjalanan panjang dari dulu," kata Basuki dalam wawancara Suara Millennials bersama IDN Times, Jumat (4/10).
Sesuai Arahan Menteri PUPR pada 31 Desember 2019, 3 Januari, 14 Januari dan 21 Januari 2019, ada 9 strategi pencegahan penyimpangan (fraud) PBJ.
Basuki Hadimuljono terus mengevaluasi 9 strategi pencegahan penyimpangan (fraud) PBJ tersebut.
9 Strategi itu adalah Re-organisasi struktur organisasi Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan Pokja PBJ, perkuat SDM, perbaikan mekanisme dan penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), pembinaan vendor (kontraktor dan konsultan), pemeriksaan hasil pekerjaan yang melibatkan BPKP.
Risk management di Unor, Balai dan Satuan Kerja, pembentukan unit kepatuhan internal (UKI) pada Unor dan Balai (sebagai second line of defense), pembentukan Inspektorat Bidang Investigasi (IBI) dan penguatan kapasitas auditor itjen, dan terakhir continous monitoring perangkat pencegahan fraud PBJ dengan IT based (PUPR 4.0).
Basuki menyebut kementeriannya adalah salah satu yang membelanjakan uang negara. Semua proyek yang didesain oleh Kementerian PUPR dan kemudian dilelangkan. Hal ini yang dinilai rawan oleh Basuki yang akhirnya memisahkan unit kerja dengan membentuk Balai PBJ.
"Kalau sudah dapat kontraktor, melaksanakan dan mengawasi. Jadi semua terakumulasi di sana. Sekarang yang melelangkan ini saya pisah jadi balai sendiri, unit kerja lain. Karena yang paling rawan di pengadaan barang dan jasa, makanya kita pisah," jelas Basuki.
Basuki juga membentuk Tim Penyusunan Strategi Pencegahan Penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa yang telah dikomunikasikan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Sejak ada (kasus korupsi di Kementerian PUPR) saya dengan staf khusus, konsultasi ke KPK, saya sudah bentuk ini. Ini baru Januari kemarin, dibahas Desember," kata Basuki.
Tim itu tersendiri terdiri dari 10 orang. Salah satunya adalah Staf Khusus Basuki yang merupakan eks Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Hukum, Keamanan, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Binsar H. Simanjuntak.
Selain itu ada juga nama Kepala Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Agus Prabowo.
"Bahkan kepala LKPP Agus Prabowo sekarang jadi staf khusus saya untuk memperkuat ini. Jadi dari segi audit beliau, dari segi pengadaan barang dan jasa pak Agus Prabowo. Semua untuk jaga ini semua," jelas Basuki.