Ini Cara Jitu Kemenkes Hadapi Pro Kontra Vaksin

Staf Ahli Bidang Ekonomi Kesehatan Mohamad Subuh mengatakan, Indonesia adalah negara dengan cakupan virus Measles Rubella (MR) tertinggi. Kendati kerap mendapatkan penolakan dari sebagian masyarakat, Kemenkes memiliki cara jitu untuk menyadarkan masyarakat tentang pentingnya imunisasi MR.

"Kunci utama adalah peran pemimpin daerah, tokoh masyarakat, atau pimpinan agama. Tahun 2017 lalu daerah yang paling sulit menerima vaksin adalah Madura. Tapi, yang pertama kali mencapai cakupan 100 persen imunisasi justru Madura. Rahasianya, bupati dan ulama yang kami rangkul untuk aktif mengajak masyarakat. Strategi komunikasi harus diubah," kata Subuh. 

Baca juga: Targetkan 11 Ribu Imunisasi MR, Pemkab Gorontalo Incar MURI

Menurut Subuh, rajin mengonsumsi makanan sehat tak serta-merta menjamin kekebalan tubuh. Imunisasi tetap diperlukan agar tubuh mampu menghadapi penyakit tak terduga.

"Pada penyakit-penyakit tertentu, gak bisa dengan cara lain untuk membangkitkan kekebalan tubuh kecuali dengan imunisasi. Ada imunisasi dasar lengkap yang harus dipatuhi. Oleh sebab itu, komunikasi yang baik melalui pendekatan multisektor akan berhasil mengkampanyekan imunisasi," ujarnya.

Soal pro kontra vaksin, lanjut Subuh, Kemenkes sejak tahun 2016 sudah berdiskusi dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI), baik komisi fatwa maupun lembaga sertifikasi halal MUI. Namun, pemerintah tersendat lantaran harus berkomunikasi dengan produsen bahan dasar vaksin di India.

"Ada tiga negara yang memproduksi bahan baku vaksin, yaitu Jepang, China, dan India. Sementara yang diakui oleh WHO adalah India. Sampai sekarang masih berproses sertifikasi halalnya. Belum ada pengganti lain rubella kecuali produk impor dari India," ujar Subuh.

Subuh menjelaskan, anak yang terserang virus MR berisik terserang kebutaan, ketulian sampai kematian. Dalam hitungan ekonomi, perlindungan 110 ribu anak dengan anggaran Rp26 miliar bisa terlindungi dari rubella syndrom.

"Sementara kalau gak diimunisasi, anggaran pengobatan bisa mencapai Rp1,1 triliun. Masyarakat tak perlu takut imunisasi anaknya, kan pemerintah yang menanggung semua vaksinnya," tutur Subuh.

Baca juga: Ini Upaya Kemenkes Tingkatkan Layanan Kesehatan di Gorontalo