Jakarta, IDN Times - Isu reshuffle Kabinet Indonesia Maju kembali berembus. Presiden Joko "Jokowi" Widodo ketika peresmian Stasiun Manggarai Tahap I, Jakarta, ditanya sejumlah jurnalis terkait isu reshuffle.
Mulanya, Jokowi hanya tersenyum mendengar pertanyaan jurnalis terkait apakah ada reshuffle dalam waktu dekat? Awak media pun kembali mengulang pertanyaan serupa.
"Ya, saya dengar," ujar Jokowi, Senin (26/12/2022).
Para jurnalis kemudian meminta kisi-kisi siapa menteri yang akan direshuffle, tetapi Jokowi tidak memberikan jawaban yang gamblang.
"Clue-nya (tangan bikin huruf O). Ya sudah," kata dia.
Sebelumnya, Ketua DPP PDI Perjuangan, Djarot Saiful Hidayat, mengatakan reshuffle merupakan hak prerogatif Presiden Jokowi. Meski demikian, Djarot menyarankan presiden mengevaluasi kinerja menterinya.
"Evaluasi kinerja seluruh menteri, apalagi menjelang berakhir masa jabatan presiden. Sehingga, program-program yang sudah dicanangkan oleh Pak Jokowi, itu betul-betul bisa tercapai. Sudah waktunya dievaluasi," ujar Djarot kepada wartawan dalam rekaman suara yang diterima IDN Times, Senin (26/12/2022).
Djarot juga menyoroti kinerja Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo. Menurutnya, pada periode pertama, Jokowi sudah bisa melakukan swasembada beras, namun pada akhir 2022 pemerintah mencanangkan impor.
"Tapi ternyata kita impor beras, ketika harganya naik. Justru harusnya pemerintah intervensi dong, jangan sampai pada saat musim panen raya dan harganya baik, kemudian dihajar sama beras impor, yang sakit petani," ucap dia.
Oleh karena itu, Djarot yang juga anggota Komisi IV DPR RI meminta kepada Bulog dan Kementerian Pertanian, membuka stok beras di Indonesia. Hal itu bertujuan untuk mengetahui apakah benar impor beras harus dilakukan.
Dalam kesempatan itu, Djarot juga menyoroti kinerja Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya. Djarot menerangkan, tujuan evaluasi itu agar semua program kerja Jokowi pada akhir masa jabatannya tercapai seluruhnya.
"Mentan dievaluasi, Menhan (Menteri LHK) dievaluasi, Menteri Kehutanan ya, terus dievaluasi, semua menteri juga dievaluasi, supaya apa? Supaya ada satu darah baru yang segar, mendukung penuh kebijakan Pak Jokowi untuk menuntaskan janji kampanye sebelumnya," kata dia.
Diketahui, baik Mentan amupun Menteri LHK adalah kader Partai NasDem, partai yang diketuai Surya Paloh yang terang-terangan telah mendeklarasikan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai capres pada Pilpres 2024.
Di sisi lain, NasDem partai politik pendukung pemerintahan Jokowi yang diusung PDI Perjuangan (PDIP). Padahal, selain NasDem, Anies juga didukung partai oposisi yakni Partai Demokrat dan PKS.
Sementara, PDIP disebut-sebut akan mencalonkan Puan Maharani sebagai capres untuk Pilpres 2024. Politikus PDIP lainnya, Ganjar Pranowo, juga telah digaung-gaungkan relawan Jokowi sebagai sosok penerus Jokowi untuk 2024.