Jakarta, IDN Times – Sejumlah elemen mahasiswa dari berbagai kampus akan turun ke jalan dalam aksi bertajuk “Indonesia Sadar” di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, Rabu (28/10/2026).
Aksi tersebut digelar oleh Komite Sadar bersama berbagai elemen masyarakat. Sejumlah Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dari berbagai perguruan tinggi disebut akan ikut menyuarakan sejumlah persoalan yang dinilai berkaitan dengan kepentingan rakyat.
koordinator media Komite Sadar, Tommy Hasibuan menjelaskan terdapat sembilan kampus dan elemen mahasiswa lainnya yang akan menghadiri aksi di Bundaran HI.
Kampus-kampus tersebut yakni Universitas Brawijaya, Universitas Indonesia, Universitas Diponegoro, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta, Universitas Gadjah Mada, Institut Teknologi Bandung, Universitas Padjadjaran, Universitas Airlangga, dan Universitas Negeri Semarang.
Komite Sadar mengajak seluruh elemen masyarakat untuk ikut dalam aksi yang mereka sebut sebagai upaya merebut kembali kedaulatan rakyat sebagai warga negara dan pemegang kedaulatan tertinggi atas negara.
Dalam seruannya, Komite Sadar menyoroti amanat Pasal 1 ayat 2 UUD NRI 1945 yang menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat.
Menurut mereka, ketentuan tersebut menjadi pengejawantahan bahwa rakyat merupakan pemegang kekuasaan tertinggi yang memiliki hak untuk menentukan arah kehidupan berbangsa, memilih pemimpin, serta mengawasi jalannya pemerintahan.
Namun, Komite Sadar menilai mandat konstitusi tersebut saat ini mengalami pergeseran makna. Mereka menilai kepentingan oligarki justru lebih diutamakan dibanding kepentingan rakyat.
"Hari ini kedaulatan Tuan lebih diutamakan daripada kedaulatan rakyat. Hari ini, oligarki telah mendahulukan kepentingan dirinya di atas kepentingan rakyat," tulis Komite Sadar dalam keterangannya, Rabu (28/10/2026).
Komite Sadar juga menilai pemerintah gagal menjaga kedaulatan rakyat karena tidak memprioritaskan sejumlah ancaman yang dianggap mendesak bagi kesejahteraan masyarakat.
"Seluruh warga Indonesia telah memerintahkan pemerintah agar memprioritaskan ancaman paling mendesak terhadap kesejahteraan umum. Sayangnya, rezim Prabowo-Gibran yang bertuan kepada oligarki akhirnya gagal menjaga kedaulatan rakyat," lanjut mereka.
Selain persoalan oligarki, Komite Sadar menyoroti apa yang mereka sebut sebagai kegagalan negara dalam mewujudkan keadilan antargenerasi.
Mereka menilai persoalan tersebut berkaitan dengan salah urus ekonomi yang dibebani utang, eksploitasi lingkungan dan energi yang memicu krisis ekologis, serta kemunduran hukum tata negara dan demokrasi yang dinilai meminggirkan partisipasi masyarakat secara bermakna.
Menurut Komite Sadar, kegagalan sistemik tersebut juga diperparah oleh pengabaian etika kekuasaan publik. Kondisi itu dinilai berdampak langsung terhadap merosotnya mutu pendidikan serta buruknya akses pelayanan publik bagi generasi mendatang.
Atas berbagai persoalan tersebut, Komite Sadar mengajak masyarakat untuk merebut kembali kedaulatan rakyat dan melepaskannya dari apa yang mereka sebut sebagai cengkeraman oligarki.
Mereka kemudian menyampaikan lima tuntutan rakyat yang menjadi bagian dari seruan aksi “Indonesia Sadar”.
Pertama, pemerintah diminta menetapkan status bencana nasional, mengadili korporasi yang bertanggung jawab, serta menuntaskan integrasi tata kelola lahan.
Kedua, Komite Sadar meminta pemerintah mewujudkan APBN untuk kepentingan rakyat dan menghentikan pemborosan untuk kepentingan politik yang mereka nilai berkedok program populis seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Ketiga, mereka menuntut pemerintah menurunkan biaya pendidikan, memberikan akses layanan dasar secara merata, serta menyediakan lapangan pekerjaan yang berkualitas.
Keempat, pemerintah diminta menghentikan penggunaan hukum untuk penyalahgunaan kekuasaan serta memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
Kelima, Komite Sadar menuntut dikembalikannya kebebasan bersuara, mengadili pelanggar HAM, serta menghentikan militerisasi di ruang sipil.