Jakarta, IDN Times - Wakil Sekretrias Jenderal PDIP Eriko Sotarduga menafsirkan pernyataan Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais, soal permintaan porsi kekuasaan pemerintahan Presiden Joko "Jokowi" Widodo-Ma'ruf Amin dengan pembagian 55:45, adalah sebagai cara menolak Amien untuk masuk ke pemerintahan.
“Mungkin Beliau memang tak ingin bergabung dengan pemerintahan. Mungkin dia tetap di oposisi,” kata Eriko di kompleks Parlemen DPR RI, Jakarta, Senin (22/7).
Eriko menilai pernyataan Amien Rais merupakan sebuah pesan untuk internal PAN. Jadi, ia menganggap partai yang diketuai Zulkifli Hasan itu ingin tetap berada di luar pemerintah alias oposisi.
“Ini memang pertanda PAN ingin berada di luar pemerintah. Misalnya, PKS ajak teman dukung Prabowo untuk tetap di luar pemerintah. Kalau ini dipenuhi Jokowi atau koalisi bisa saja, tapi kemungkinan itu sangat kecil,” ujar dia.
Lebih lanjut, Eriko menilai, untuk susunan menteri kabinet adalah hak prerogatif presiden. Tapi jika harus di parlemen, itu sebaiknya dibicarakan dengan partai pengusung.
“Tapi kalau saya berandai-andai, jauh lebih kecil untuk bisa seperti itu. Karena komposisinya hampir sama mendukung dengan tidak mendukung, yaitu 55.45,” kata dia.
Sebelumnya, Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais meminta pembagian kekuasaan Jokowi-Ma'ruf dengan porsi 55:45, sesuai hasil penghitungan suara versi Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI. Amien melihat, Indonesia akan kokoh jika ide-ide kampanye pasangan capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno terealisasikan.
“Tapi kalau tidak mau (pembagian jatah), ya sudah kami di luar, oposisi," kata Amien Rais di Gedung Dewan Dakwah, Jakarta Pusat, pada Sabtu, (21/7).
Sebelum manyatakan permintaan porsi kekuasaan 55:45, Amien Rais juga mengimbau semua pihak memberikan kesempatan kepada pasangan presiden terpilih 2019-2024 Joko Widodo-Ma'ruf Amin selama lima tahun ke depan.
Namun, Amien juga mengimbau masyarakat mengawasi jalannya pemerintahan Jokowi-Ma'ruf. Karena itu, ia mengingatkan partai-partai pengusung Prabowo-Sandiaga tak perlu berebut kursi menteri.
"Soal kekuasaan berikan kepercayaan dan kesempatan yang utuh ke Jokowi dan Ma'ruf Amin dengan menterinya. Nanti lima tahun kita awasi," ujar Amien saat jumpa pers di Kantor DPP PAN, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (15/7).