Insentif Nakes di Kota Bekasi Belum Dibayar Sejak Januari 2021

25 Jul 2021, 08:23 WIB

ilustrasi nakes kelelahan setelah memberikan pelayanan pasien positif COVID-19 (IDN Times/Ervan)

Jakarta, IDN Times - Insentif tenaga kesehatan atau nakes di Kota Bekasi belum dibayarkan Pemerintah Kota Bekasi. Insentif itu belum dibayarkan sejak Januari hingga 2021.

Wali Kota Bekasi Rahmad Effendi mengakui insentif nakes itu belum dibayarkan. Menurutnya, tidak semua insentif nakes itu ditanggung pemerintah pusat.

“Nah, ternyata tidak semua insentif nakes dibiayai oleh (pemerintah) pusat, ternyata ada yang dikembalikan ke daerah. Nah, yang dikembalikan ke daerah, ini kan jadi berat posisinya,” ujar Rahmat dikutip dari gobekasi.id, Minggu (25/7/2021).

1. Total insentif nakes yang belum dibayar Rp19 miliar

Ilustrasi insentif (IDN Times/Arief Rahmat)

Total anggaran insentif nakes yang belum dibayarkan diperkirakan Rp19 miliar. Menurut Rahmat, insentif nakes di rumah sakit umum sudah selesai dibayarkan.

“Karena kan kita sedang menghadapi yang krusial, tetapi yang di rumah sakit umum itu sudah selesai sampai Mei,” katanya.

2. Usai Mendagri tegur 19 kepala daerah, realisasi insentif nakes melesat

Ilustrasi nakes APD (ANTARA FOTO/Fauzan)

Sekadar informasi, alokasi anggaran Insentif Tenaga Kesehatan Daerah (Inakesda) mengalami kenaikan signifikan. Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Mochamad Ardian Noervianto menjelaskan, kenaikan itu terlihat setelah Mendagri melayangkan teguran kepada 19 kepala daerah yang alokasi Inakesda-nya masih di bawah 25 persen.

“Kita melihat adanya kenaikan yang cukup signifikan. Di 9 Juli angkanya masih rata-rata 28,79 persen, kita lihat dari kacamata anggaran di 9 Juli itu masih Rp1,7 triliun, tapi di 17 Juli angkanya naik menjadi Rp1,9 triliun,” kata Ardian dalam keterangan pers virtual.

3. Ada kenaikan penganggaran insentif untuk nakes

Ilustrasi tenaga medis. ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi

Menurut Ardian, jika dilihat dari penganggaran, di tingkat provinsi terdapat kenaikan penganggaran insentif untuk tenaga kesehatan lebih dari Rp200 miliar. Ia menyebut kenaikan dalam hal penganggaran itu juga diikuti realisasi penyerapan anggarannya.

Dalam rilis yang diterima IDN Times, dijelaskan berdasarkan data yang ada, per 17 Juli realisasi terhadap insentif tenaga kesehatan untuk tingkat provinsi sudah berada pada angka 40,43 persen atau Rp780,9 miliar.

“Ini langkah yang sudah sangat bagus dilakukan oleh pemerintah provinsi, upaya percepatan sudah dilakukan,” kata Ardian.