Insiden Berdarah di Pidie Aceh, Komnas HAM Minta Komandan Dicopot

09 Nov 2026, 13:58 WIB2 min read

Lia Hutasoit

News

Channel

Add Us on Google

ilustrasi Penembakan (IDN Times/Aditya Pratama)

Intinya Sih

Timeline

5W1H

Gini Kak

Sisi Positif

Komnas HAM mendesak Panglima TNI bertanggung jawab dan mempertimbangkan pencopotan komandan satuan yang terlibat dalam insiden di Pidie.
Komnas HAM meminta pemeriksaan hukum terhadap komandan lapangan dan anggota, serta pengamanan senjata untuk uji balistik.
Investigasi gabungan, otopsi korban, dan dialog mengenai persoalan masyarakat Aceh turut didorong sebagai langkah penanganan.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

4/11/2026

Insiden terjadi di Gampung Pulo Kenari, Pidie, saat personel Kodim 0102/Pidie bersama unsur terkait hendak menurunkan Bendera Bulan Bintang. Satu warga meninggal, 13 warga terluka, dan enam personel TNI terluka.

9/11/2026

Amiruddin al-Rahab meminta Panglima TNI menegur keras atau mencopot komandan satuan yang terlibat dalam insiden di Tiro, Pidie.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

What?
Insiden kekerasan di Pidie menyebabkan satu warga meninggal dunia, 13 warga luka-luka, dan enam personel TNI terluka.
Who?
Komnas HAM, Panglima TNI, personel Kodim 0102/Pidie, masyarakat, dan pemerintah terlibat dalam penanganan insiden tersebut.
Where?
Insiden terjadi di Gampung Pulo Kenari, Kecamatan Tiro, Kabupaten Pidie, Aceh.
When?
Peristiwa terjadi pada Rabu (4/11/2026), sedangkan pernyataan Amiruddin dikutip pada Senin (9/11/2026).
Why?
Personel Kodim 0102/Pidie bersama unsur terkait hendak menurunkan Bendera Bulan Bintang yang dikibarkan dalam peringatan Maulid Nabi.
How?
Insiden berlangsung saat personel TNI berhadapan langsung dengan masyarakat. Komnas HAM meminta senjata diamankan untuk pemeriksaan balistik dan korban menjalani otopsi.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Komnas HAM meminta Panglima TNI memeriksa kejadian di Pidie. Seorang warga bernama Abzalul Rizal meninggal dan 13 orang terluka. Enam personel TNI juga terluka. Komnas HAM ingin senjata diperiksa, korban diotopsi, dan pemerintah berdialog dengan masyarakat Aceh. Komnas HAM juga meminta komandan yang terlibat ditegur atau dicopot.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Dorongan pemeriksaan senjata, investigasi gabungan, investigasi independen, dan otopsi dapat membantu proses pencarian fakta atas insiden di Pidie. Komnas HAM juga mendorong dialog konstruktif mengenai persoalan yang dikeluhkan masyarakat Aceh. Langkah-langkah tersebut menunjukkan adanya upaya untuk menempuh penanganan melalui pemeriksaan hukum dan pendekatan damai.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, IDN Times - Komnas HAM mendesak Panglima TNI bertanggung jawab atas insiden kekerasan yang menewaskan seorang warga dan melukai belasan orang di Gampung Pulo Kenari, Kecamatan Tiro, Kabupaten Pidie, Aceh, Rabu (4/11/2026). Anggota Komnas HAM, Amiruddin al-Rahab, meminta komandan satuan yang terlibat ditegur keras hingga dicopot.

“Panglima TNI, atas terjadinya peristiwa di Tiro, Pidie tersebut perlu menegur keras komandan satuan yang ada di Aceh, kalau perlu mencopotnya, karena telah menggunakan anggota TNI berhadapan langsung dengan masyarakat dalam situasi damai,” ucap Amiruddin dikutip Senin (9/11/2026).

1. Panglima TNI diminta periksa anggota yang menembak

Ilustrasi penembakan. (IDN Times/Arief Rahmat)

Amiruddin meminta Panglima TNI memeriksa dan memproses secara hukum komandan lapangan, serta anggota yang diduga melepaskan tembakan ke arah masyarakat. Dia juga meminta seluruh senjata yang digunakan dalam insiden tersebut diamankan untuk kepentingan pemeriksaan balistik.

“Langkah awal untuk hal itu adalah Panglima perlu memerintahkan pengamanan semua pucuk senjata yang digunakan saat peristiwa terjadi untuk diperiksa dalam uji balistik,” kata dia.

2. Desak investigasi gabungan dan otopsi korban

Wakil Ketua Eksternal Komnas HAM, Amiruddin Al Rahab (IDN Times/Margith Juita Damanik)

Dia mendorong Panglima TNI atau Menkopolkam membentuk Tim Gabungan Investigasi yang melibatkan unsur pemerintah dan masyarakat Aceh. Tim tersebut dapat dipimpin Menkopolkam. Sementara itu, Komnas HAM akan melakukan investigasi independen sebagai pembanding penyelidikan aparat penegak hukum.

“Investigasi Komnas HAM bukan sebagai pengganti dari tanggung jawab pemerintah melakukan penyelidikan dan penyidikan. Hasil investigasi Komnas HAM, posisinya adalah sebagai informasi pembanding dari hasil penyelidikan aparat hukum,“ kata Amiruddin.

3. Pemerintah diminta utamakan pendekatan damai

Komisioner Komnas HAM, Amiruddin Al Rahab (IDN Times/Axel Jo Harianja)

Amiruddin juga meminta kepolisian segera melakukan otopsi forensik terhadap Abzalul Rizal (20), korban meninggal dalam insiden tersebut. Pemeriksaan diperlukan untuk memastikan penyebab kematian sekaligus menjadi alat bukti dalam proses hukum.

Dia turut mendesak pemerintah membuka dialog mengenai persoalan yang masih dikeluhkan masyarakat Aceh, termasuk pengaturan bendera daerah dalam Pasal 246 UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

“Untuk dialog yang konstruktif ini Mendagri perlu mengambil inisiatif segera,” ujarnya.

Insiden di Pulo Keunari bermula ketika personel Kodim 0102/Pidie bersama unsur terkait hendak menurunkan Bendera Bulan Bintang yang dikibarkan dalam peringatan Maulid Nabi pada Rabu, 4 November 2026. Insiden tersebut menyebabkan satu warga meninggal dunia dan 13 lainnya luka-luka. Enam personel TNI juga dilaporkan terluka.