Instansi Salah Tafsir Soal Efisiensi, Mensesneg: Beda Pemahaman Wajar
- Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyatakan perbedaan pemahaman kementerian dan lembaga soal kebijakan efisiensi anggaran merupakan hal wajar.
- Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi membantah PHK tenaga honorer/kontrak di kementerian/lembaga bagian dari efisiensi.
- Hasan mengatakan, efisiensi anggaran itu merupakan pilihan untuk mengalokasikan dana yang selama ini digunakan untuk kegiatan tidak penting, bisa digunakan untuk kegiatan yang lebih produktif.
Jakarta, IDN Times - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi perbedaan pemahaman kementerian dan lembaga soal kebijakan efisiensi anggaran merupakan hal wajar.
Terlebih, penghematan anggaran semacam ini baru pertama kali dilakukan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Hal tersebut disampaikan Prasetyo menanggapi pernyataan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi, yang menyebut beberapa kantor pemerintah keliru menafsirkan instruksi Presiden Prabowo Subianto itu.
“Memang kan kita butuh, ini kan baru pertama kali kita lakukan, kebijakan efisiensi ini, semangat dari bapak Presiden, tentunya banyak teman teman kementerian atau lembaga itu bukan salah tafsir, tidak. Tetapi memahami masih agak berbeda gitu loh,” kata Prasetyo saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (14/2/2025)
“Menurut saya sih wajar ya, kita kan proses, terus kita berikan penjelasan kan seperti yang sekarang terjadi, pagi ini, yang ramai diviralkan adalah Kartu Indonesia Pintar, tidak ada lagi, ndak begitu, makanya penting untuk kita berikan penjelasan,” lanjut dia.
1. Istana ungkap ada salah tafsir
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi membantah PHK tenaga honorer/kontrak di kementerian/lembaga bagian dari efisiensi.
“Kalau orang selesai kontraknya, jangan bilang itu PHK karena efisiensi. Kalau orang selesai proyeknya dan kemudian tidak dilanjutkan, karena memang sudah selesai. Tanpa ada kebijakan efisiensi pun orang bisa selesai kontraknya. Kalau PHK karena efisiensi, dijamin itu tidak ada,” ujar Hasan dalam keterangannya, Kamis (13/2/2025).
Menurut Hasan, ada sejumlah kementerian/lembaga yang salah menafsirkan kebijakan efisiensi Presiden Prabowo.
“Beberapa institusi ada salah menafsirkan Inpres. Mereka tidak mengorbankan belanja lemak, tapi mereka mengorbankan layanan dasar. Itu salah tafsir,” ujar Hasan.
Ia pun mengatakan, Presiden Prabowo ingin melakukan efisiensi anggaran terhadap penggunaan yang tidak perlu, tetapi dananya besar. Misalnya, kata Hasan, pembelian alat tulis kantor (ATK) hingga pembatasan perjalanan dinas.
“Clear pesan Presiden, bahwa yang diefisienkan yang tidak punya impact yang besar terhadap masyarakat,” ucap dia.
2. Hasan Nasbi buat analogi soal efisiensi
Hasan menganalogikan efisiensi anggaran itu ibarat menyisihkan segenggam beras dari tiga gelas. Menurutnya, hal itu tidak akan terasa apabila dilakukan setiap hari dan bisa terkumpul menjadi lebih banyak.
“Segenggam beras dimasukkan ke gentong selama 10 hari, itu bisa buat memberi makan tetangga yang tidak bisa makan, atau bisa kita makan ketika beras kita betul-betul habis,” kata dia.
3. Setiap rupiah pajak rakyat harus dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat
Hasan mengatakan, efisiensi anggaran itu merupakan pilihan. Sehingga, dana yang selama ini digunakan untuk kegiatan tidak penting, bisa digunakan untuk kegiatan yang lebih produktif.
“Seperti yang sering diingatkan oleh Presiden, bahwa setiap rupiah uang rakyat harus dipakai, digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat,” jelasnya.
