Jakarta, IDN Times - Indeks Persepsi Korupsi (IPK) nasional 2023 stagnan pada angka 34. Co-Captain Tim Nasional Pemenangan Anies-Muhaimin, Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong mengatakan hal itu bisa diperbaiki dengan merivisi UU 19 Tahun 2019 tentang KPK.
"Kami sudah jelas menyampaikan secara publik bahwa berniat untuk revisi UU KPK 2019," ujar Tom Lembong dalam acara peluncuan IPK oleh Transparency International Indonesia di Jakarta, Selasa (30/1/2024).
Menurutnya, KPK akan kembali independen apabila UU KPK 2019 direvisi. Tak hanya itu, KPK akan hanya akuntabel pada publik.
"Bahkan tidak akuntabel kepada presiden, seperti statusnya sebelum revisi UU KPK 2019. Jadi kembali menjadi lembaga yang independen yang akuntabel hanya kepada publik, tidak lagi bagian daripada birokrasi, stafnya tidak lagi ASN sebagaimana ditetapkan melalui revisi UU KPK 2019," ujarnya.
Selain itu, Tom Lembong juga menyoroti pembiayaan politik di Indonesia. Menurutnya, hal itu perlu direformasi.
"Kita nggak akan pernah akan bisa selesaikan masalah korupsi ini kalau kita tidak mereformasi sistem pendanaan politik," ujarnya.
Sebelumnya, Transparency International Indonesia (TII) merillis indeks persepsi korupsi nasional 2023 senilai 34. Angka ini stagnan dibandingkan pencapaian 2022.
Meski stagnan, peringkat Indonesia dibandingkan negaralainnya turun lima peringkat. Dari 110 menjadi 115.