Baru Jadi Ketua Komisi l DPR, Meutya Hafid Akan Panggil Menhan Prabowo
IDN Times / Irfan Fathurohman
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid memastikan akan segera melaksanakan tugas dengan memanggil para pimpinan mitra kerja, termasuk Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto.
"Rencana-rencana apa ke depan yang akan dilakukan oleh kementerian-kementerian yang cukup strategis di bawah Komisi I, termasuk tentu Kemenhan. Kita ingin tahu pola ke depan dan juga apa program-program dari Kemenhan (kementerian pertahanan) kali ini," ujar Meutya di kompleks DPR RI, Jakarta, Selasa (29/10).
Baca Juga: Prabowo Jadi Menhan, Jokowi Didesak Tuntaskan Kasus Pelanggaran HAM
1. Prabowo dipanggil terkait program Kemenhan yang belum selesai
IDN Times/Irfan FathurohmanRencana pemanggilan Prabowo, kata Meutya, terkait adanya sejumlah program Kemenhan yang pada periode lalu belum selesai. Program tersebut di antaranya mengenai minimum essential force dan industri pertahanan nasional.
"Di bidang pertahanan kan ada pertama minimum essential force yang belum selesai. Jadi tahap ketiga kita harapkan bisa selesai periode ini hingga 2024, sehingga pertahanan detterent dan dihormati oleh negara lain," ucap politikus Partai Golkar itu.
2. Juga terkait industri pertahanan nasional
Editor’s picks
IDN Times/Irfan FathurohmanSelain pekerjaan rumah yang belum selesai, Meutya juga ingin memastikan program Kemenhan ke depan, juga fokus industri pertahanan nasional, supaya menjadi mandiri menciptakan alat utama sistem pertahanan (alutsista).
"Yang kedua, tentu industri pertahanan nasional. Itu juga salah satu yang kita dorong supaya lebih dapat berkembang. Kita bisa lebih menjadi mandiri dalam hal alutsista dengan mengedepankan industri pertahanan nasional," imbuhnya.
3. Prabowo akan diperlakukan sama seperti mitra kerja lainnya
IDN Times/Irfan fathurohmanMeutya juga memastikan, Komisi I akan memberikan perlakuan yang sama kepada Prabowo, meskipun pada Pilpres 2019, Ketua Umum Partai Gerindra itu merupakan lawan Presiden Joko Widodo.
"Jadi perlakuan akan sama dengan mitra-mitra lainnya. Kritisi juga tetap akan sama, pengawasan kami kepada Kemenhan juga akan tetap sama. Kami harapkan bisa bekerja sama dengan baik dengan Kemenhan, dalam hal ini Menhan kita Pak Prabowo," jelasnya.
Baca Juga: Sempat "Diembargo" USA, Prabowo Akhirnya Diundang Setelah Jadi Menhan
Topik:
Berita Terkini Lainnya
