Dedi Mulyadi Minta Proyek Gorden Rumah Dinas DPR RI Dibatalkan
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi (IDN Times/Irfan Fathurohman)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Proyek pengadaan gorden rumah dinas DPR RI terus mendapat kritikan dari berbagai pihak, karena biaya penggantian gorden yang terlalu mahal, namun proyek tetap dilanjutkan.
Salah satunya Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Dedi Mulyadi, menyarankan proyek pengadaan gorden rumah dinas DPR RI senilai puluhan miliar rupiah dibatalkan, dan anggarannya bisa dialihkan untuk kegiatan lain yang lebih penting.
“Saya kira penggantian gorden untuk rumah dinas DPR batalkan saja. Apalagi proyek itu belum terlalu penting. Malah merugikan nama baik DPR,“ kata Dedi dikutip dari ANTARA, Rabu (11/5/2022).
Baca Juga: Perjalanan Proyek Gorden Rumah Dinas DPR yang Undang Kontroversi
1. Dedi minta Sekjen DPR RI tidak melanjutkan proyek pembelian gorden
ilustrasi gorden (unsplash.com/Eduard Militaru)Pemenang tender proyek pengadaan gorden adalah PT Bertiga Mitra Solusi, dengan penawaran Rp43,5 miliar. Pemenang tender diumumkan pada Minggu, 8 Mei 2022, melalui laman LPSE DPR RI.
Menurut Dedi, munculnya kritikan dari publik sebaiknya menjadi bahan pertimbangan Sekjen DPR RI agar tidak melanjutkan proyek ini.
2. Dedi mengaku mendapat pertanyaan dari warga
Anggota DPR RI dari Fraksi Golkar, Dedi Mulyadi (IDN Times/Yogi Pasha)Dedi berharap alokasi anggaran proyek gorden bisa dialihkan untuk kegiatan lain yang lebih penting. Dia mengaku banyak mendapat pertanyaan dari warga atas proyek ini.
"Tentu hal itu menjadi kurang bagus untuk DPR," kata politikus Partai Golkar itu.
Baca Juga: Kronologi Pengadaan Gorden Rumah Dinas DPR Senilai Rp43,5 Miliar
3. Sekjen DPR RI jelaskan soal proyek gorden
Sekjen DPR Indra Iskandar memberikan keterangan pers (Dok. IDN Times/Istimewa)Editor’s picks
Sementara, Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI, Indra Iskandar, angkat bicara terkait anggaran untuk pengadaan gorden rumah dinas anggota DPR. Di mana, anggaran gorden rumah dinas anggota DPR dimenangkan penawar harga tertinggi Rp43,5 miliar.
Indra menjelaskan, gorden, vitrase dan blind yang ada saat ini di RJA Kalibata dan RJA Ulujami, merupakan hasil dari proses pengadaan atau lelang Tahun Anggaran 2010.
"Dengan demikian usia atau masa pemakaiannya sudah 12 tahun, sehingga sudah banyak yang lapuk dan rusak. Sejak 2020 sudah banyak permintaan dari anggota dewan kepada Kesetjenan untuk mengganti gorden, vitrase, dan blind di unit-unit RJA, yang kondisinya sudah tidak layak," kata Indra lewat keterangan tertulisnya.
Namun, lanjut Indra, Kesetjenan DPR tidak bisa memenuhi permintaan anggota dewan karena belum adanya alokasi anggaran.
"Pada Tahun Anggaran 2022 baru didapatkan alokasi anggaran untuk penggantian gorden, vitrase, dan blind. Namun hanya bisa dialokasikan untuk 505 unit RJA Kalibata," terangnya.
Indra menjelaskan kronologi pengadaan gorden rumah dinas anggota DPR tersebut. Menurutnya, tender pekerjaan gorden dan blind DPR Tahun Anggaran 2022 dimulai pada 8 Maret 2022 dengan nilai HPS Rp45.767.446.332.84.
Indra menjelaskan perusahaan yang mendaftar untuk mengikuti tender ini sebanyak 49 perusahaan. Pada tahapan penjelasan pekerjaan yang dilaksanakan 14 Maret 2022, terdapat 16 pertanyaan yang diajukan calon penyedia barang dan jasa.
"Pada tahapan pembukaan penawaran 21 Maret 2022 dari 49 perusahaan yang mengikuti tender ini, hanya ada tiga perusahaan yang memasukkan penawaran," terangnya.
Ia menjelaskan, tiga perusahaan yang memasukkan penawaran untuk ikut tender pengadaan gorden rumah dinas anggota DPR adalah, PT. Sultan Sukses Mandiri dengan harga penawaran Rp37.794.795.705.00 atau di bawah HPS 10,33 persen; PT. Panderman Jaya dengan harga penawaran Rp42.149.350.236.00 atau di bawah HPS 7,91 persen; PT. Bertiga Mitra Solusi dengan harga penawaran Rp43.577.559.594.23 atau di bawah HPS 4,78 persen.
Menurut Indra, pada tahapan evaluasi administrasi, dua surat penawaran memenuhi persyaratan sesuai dengan dokumen lelang yang telah ditetapkan. Adalah, PT. Sultan Sukses Mandiri dan PT. Bertiga Mitra Solusi dinyatakan lulus. Sementara PT. Panderman Jaya dinyatakan tidak lulus.
"Persyaratan kualifikasi teknis dilakukan kepada perusahaan yang telah lulus dalam evaluasi administrasi untuk dievaluasi," katanya.
Indra menjelaskan, evaluasi yang dilakukan dalam penelitian teknis adalah faktor-faktor yang disyaratkan dalam dokumen lelang. Menurutnya, apabila dalam evaluasi teknis hasil penilaiannya tidak memenuhi syarat, maka penawaran tersebut dinyatakan tidak lulus teknis, dan tidak akan dievaluasi lebih lanjut serta dinyatakan gugur.
"Apabila hasil penilaian ternyata memenuhi syarat, maka penawaran tersebut dinyatakan lulus teknis dan berhak untuk disertakan dalam evaluasi biaya," jelasnya.
Setelah dilakukan klarifikasi administrasi, teknis, dan harga terhadap PT. Sultan Sukses Mandiri dan PT. Bertiga Mitra Solusi pada 1 April 2022, diperoleh hasil bahwa PT. Sultan Sukses Mandiri dinyatakan tidak lengkap karena tidak melampirkan pengalaman 50 persen nilai dari HPS dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Sementara PT. Bertiga Mitra Solusi dinyatakan lengkap.
"Setelah dilakukan pembuktian kualifikasi pada 4 April 2022 sesuai dengan berita acara klarifikasi dokumen penawaran bahwa penyedia PT. Bertiga Mitra Solusi dinyatakan lulus," katanya.
Berita Terkini Lainnya
