Eks Anggota DPR Diduga Terlibat Korupsi PT Garuda Indonesia Rp100 M
Livery masker pesawat Garuda Indonesia (Dok.Garuda Indonesia)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali membuka penyidikan baru sebagai pengembangan perkara terkait dugaan suap pengadaan armada pesawat Airbus pada PT Garuda Indonesia Tbk 2010-2015.
Juru Bicara KPK, Ali Fikri mengatakan, dalam pengembangan kasus ini, pihaknya menduga ada keterlibatan eks anggota DPR RI periode 2009-2014.
“Dugaan suap tersebut senilai sekitar Rp100 miliar yang diduga diterima anggota DPR RI 2009-2014 dan pihak lainnya termasuk pihak korporasi,” kata Ali lewat keterangan tertulisnya, Selasa (4/10/2022).
Baca Juga: Garuda Indonesia Minta Pengakuan Homologasi dari Pengadilan AS
1. Pengembangan kasus korupsi Garuda dibantu Inggris dan Prancis
Deputi Penindakan KPK Karyoto dan Plt Jubir KPK Ali Fikri memberikan keterangan terkati Penetapan Tersangka Korupsi Perum Jasa Tirta II 2017, Andrini Yaktiningsih. (dok. Humas KPK)Ali menjelaskan, penyidikan yang KPK lakukan ini merupakan tindak lanjut hasil kerja sama dengan otoritas negara lain, di antaranya Inggris dan Prancis. KPK, kata Ali, mengapresiasi pihak otoritas asing yang bersedia membantu penegak hukum di Indonesia.
“Hal ini tentu sebagaimana komitmen dunia internasional untuk terus membangun kerja sama dalam pemberantasan korupsi,” ujar Ali.
Baca Juga: Emirsyah Jadi Tersangka Korupsi Garuda, Begini Respons Erick Thohir
2. KPK akan umumkan peran tersangka korupsi Garuda
Livery masker pesawat Garuda Indonesia (Dok.Garuda Indonesia)Setelah penyidikan ini cukup, nantinya KPK akan umumkan rangkaian dugaan perbuatan pidananya. Ali akan mengumumkan pihak-pihak yang berstatus tersangka dan pasal yang kemudian disangkakan.
“Yang berikutnya ditindaklanjut dengan upaya paksa penangkapan maupun penahanan,” kata Ali.
3. KPK berharap para saksi yang diperiksa kooperatif kepada penyidik
Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango dalam konferensi pers dan sejumlah tersangka kasus OTT Bupati Kutai Timur di gedung KPK Jakarta, Jumat (3/7/2020) malam. ANTARA/HO-KPK/aa. (humas KPK)KPK berharap dalam proses pengumpulan alat bukti untuk perkara ini, di antaranya para pihak yang dipanggil sebagai saksi dapat kooperatif hadir di hadapan penyidik.
“Dukungan masyarakat untuk terus mengawasi proses penyidikan ini, tentunya kami butuhkan sebagai bentuk pertanggungjawaban dari kerja-kerja penindakan yang dilakukan KPK,” ujar Ali.
Terlebih, kata dia, modus korupsi pada perkara ini cukup kompleks, dengan lokus trans-nasional, melibatkan tidak hanya individu namun perbuatannya juga atas nama korporasi, adanya aktor penting, serta kerugian negara yang ditimbulkan cukup besar.
“Kami memastikan, setiap perkembangannya akan kami sampaikan kepada publik secara transparan,” imbuhnya.
Topik:
Berita Terkini Lainnya
