IPW Desak Kapolri Jelaskan OTT Penerimaan Bintara Polda Jateng
Kapolri Jendral Pol Listyo Sigit Prabowo. (dok. Humas Polri)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Indonesia Police Watch (IPW) mendesak Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo untuk menjelaskan dan mengawal operasi tangkap tangan (OTT) Paminal Divpropam Polri terhadap penerimaan bintara di Polda Jateng, beberapa waktu lalu.
Ketua IPW, Sugeng Teguh Santoso mengatakan, dalam perkara ini panitia seleksi dan Kapolda Jateng harus dimintai keterangan secara mendalam.
“Dikabarkan, dalam OTT itu tim Paminal Divpropam Polri telah menyita barang bukti berupa uang puluhan miliar,” kata Sugeng dalam keterangan tertulisnya, Kamis (2/3/2023).
1. Propam Polri tangkap makelar polisi hingga orang tua siswa
IDN Times/Fariz FardiantoIPW sebut Propam Polri telah menangkap para pelaku, orang tua siswa, makelar yang juga anggota Polri, dan panitia seleksi tingkat Polda. Oleh katena itu, IPW meminta mereka yang ditangkap harus diproses pidana dan kode etik.
“Setiap calon bintara di Polda Jateng ini diminta ratusan juta rupiah untuk bisa masuk pendidikan. Sementara sasaran dari OTT Paminal Divpropam Polri diperkirakan 90 calon siswa bintara,” kata Sugeng.
Baca Juga: Propam Polri Bakal Menggelar Sidang Etik Irjen Napoleon dan Prasetijo
2. Pelaku makelar anggota polisi harus diproses etik
Ketua IPW (tengah) Sugeng Teguh Santoso ketika memberikan klarifikasi ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR pada Kamis (25/8/2022). (IDN Times/Santi Dewi)Editor’s picks
Dengan adanya OTT ini, IPW menilai bahwa prinsip Bersih Transparan Akuntabel dan Humanis (BETAH) yang dicanangkan Polri jauh panggang dari api dan belum berhasil mengatasi mental-mental bobrok aparatnya.
Padahal, panitia seleksi yang ditunjuk telah menandatangani fakta integritas dalam pelaksanaan rekrutmen anggota Polri.
“Oleh karena itu, Kapolri harus transparan dalam menjelaskan dan mengawal OTT Paminal Divpropam Polri pada calon siswa bintara di Polda Jateng dengan mengungkap Pelanggaran etik dan kasus pidana suapnya,” kata dia.
3. Pemeriksaan diduga mengarah ke Kabiddokes dan Kabagdalpers
Ilustrasi tersangka (IDN Times/Mardya Shakti)Dari informasi yang diperoleh IPW, pemeriksaan sudah mengarah pada Kabiddokes dan Kabagdalpers, namun berdasarkan informasi, diduga ada perintah dari Kapolda Jateng agar pemeriksaan berhenti pada tingkat kompol ke bawah.
Oleh sebab itu, Kapolri didesak harus tegas dan memerintahkan pemeriksaan sampai tuntas dan dibuka seterang-terangnya seperti dalam kasus Ferdy Sambo. Dengan begitu maka kepercayaan publik terhadap Polri akan meningkat.
“Peristiwa OTT ini menunjukkan Polri ingin membersihkan institusi dari praktik kotor penerimaan calon personel yang tidak kredible akan tetapi bila tidak dilakukan penindakkan serius dengan sikap tidak transparan maka operasi OTT itu justru akan menunjukkan praktik impuniti yang makin menyuburkan tindak suap pada institusi Polri,” ujar Sugeng
“Langkah tegas dan keras harus dibuktikan kapolri Jenderal Listyo sigit Prabowo untuk membuktikan bahwa reformasi kultural memang serius dijalankan,” imbuhnya.
Baca Juga: Pensiun Maret Ini, Polri Siapkan Rotasi Kabaharkam dan Kepala BNPT
