Kartu Pra-Kerja Jokowi, BPN: Pengangguran Bakal Ketergantungan

Kartu Pra-Kerja tidak menyelesaikan permasalahan?

Jakarta, IDN Times - Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mengkritik program Kartu Pra-Kerja dari Calon Presiden nomor urut 01 Joko "Jokowi" Widodo, untuk pencari kerja yang masih menganggur. BPN menilai program tersebut bisa membuat ketergantungan, karena pemegang kartu tetap mendapat gaji meskipun belum bekerja.

"Gak bagus juga, sih. Seharusnya lebih diproaktif dan dilatih lebih baik supaya mereka bisa berkembang. Karena kalau gak, ketergantungannya cukup besar," kata Juru Debat BPN Prabowo-Sandiaga, Ledia Hanifa, di Media Center Prabowo-Sandiaga, Jalan Sriwijaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (4/3/2019).

1. Kartu Pra-Kerja dinilai BPN tidak menyelesaikan masalah pengangguran

Kartu Pra-Kerja Jokowi, BPN: Pengangguran Bakal KetergantunganIDN Times/Teatrika Handiko Putri

Ledia menilai Kartu Pra-Kerja tidak bisa menyelesaikan permasalahan pengangguran di Indonesia. Menurut dia, salah satu solusi pengangguran di Tanah Air adalah bagaimana menyiapkan potensi warga yang sudah siap di dunia kerja.

Misalnya, kata Ledia, menyiapkan saluran lapangan pekerjaan dari sebuah perusahaan ke sekolah-sekolah maupun perguruan tinggi.

"Sebetulnya gak usah ada kartu itu. Yang paling penting bagaimana menyiapkan anak-anaknya. Kalau sudah disiapkan, juga dibuat link and match dunia usaha dengan sekolah dan kampus, itu bisa," ujar dia.

Baca Juga: Sampaikan Pidato Kerakyatan, Jokowi Pamerkan 3 Kartu Sakti Baru

2. Jokowi pamerkan Kartu Pra-Kerja di Cikarang

Kartu Pra-Kerja Jokowi, BPN: Pengangguran Bakal KetergantunganIDN Times/Teatrika Handiko Putri

Sebelumnya, Jokowi memamerkan Kartu Pra-Kerja di depan warga dalam acara makan bakso bersama di Cikarang, Jawa Barat. Dia menuturkan pemegang Kartu Pra-Kerja juga bisa mendapat gaji sebelum mendapat pekerjaan.

"Kartu ini nanti akan bisa dipakai untuk training-training yang diselenggarakan pemerintah. Setelah training, kita harapkan masuk industri. Kalau belum, akan diberi gaji atau honor dari sini," ujar Jokowi dalam acara Gebyar Bakso Merah Putih Indonesia Bersatu di Kota Deltamas Cikarang, Jawa Barat, Minggu (3/3).

Jokowi pertama kali memperkenalkan Kartu Pra-Kerja pada saat Pidato Kerakyatan di Sentul International Convention Center (JICC), Bogor, Minggu (24/2). Selain itu, Jokowi juga memperkenalkan dua kartu baru lainnya yakni Kartu Sembako Murah untuk bantuan tambahan pada keluarga harapan. Satu kartu lagi adalah Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, yang akan diberikan kepada masyarakat yang tidak mampu kuliah. 

3. Kartu sakti Jokowi dinilai efektif karena bisa membantu masyarakat kecil

Kartu Pra-Kerja Jokowi, BPN: Pengangguran Bakal KetergantunganIDN Times/Fitang Budhi

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Abdul Kadir Karding menilai kartu-kartu yang dikeluarkan Jokowi efektif dan spesifik. Menurut dia, prinsipnya saat ini kartu tersebut bisa memenuhi kebutuhan masyarakat.

"Dan prinsip sekarang ini yang penting dibutuhkan oleh masyarakat sebagai bukti, sebagai tanda bahwa negara memperhatikannya," kata Karding saat dihubungi IDN Times, Rabu (27/2).

Menurut Karding, melalui kartu-kartu sakti Jokowi, negara bisa mencairkan dan memberikan bantuan dana bagi masyarakat kecil.

"Negara dengan kartu ini bisa mencairkan anggaran untuk menolong kelompok-kelompok masyarakat terhadap kebutuhan-kebutuhan, baik pendidikan, kesehatan, kerja, kemudian kuliah, dan sebagainya," kata dia.

 

5. Kubu Prabowo sebut program kartu sakti Jokowi hanya iming-iming pada masa kampanye

Kartu Pra-Kerja Jokowi, BPN: Pengangguran Bakal KetergantunganDok.IDN Times/Vasco Ruseimy

Berbeda dengan TKN, Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Vasco Ruseimy, menganggap program-program dalam kartu sakti Jokowi hanya iming-iming pada masa kampanye Pilpres 2019. Menurut dia, beberapa program kartu sakti dinilai belum optimal.

"Seharusnya Jokowi perbaiki dulu tata kelolanya yang diklaim sudah berjalan, jangan mengiming-imingi lagi rakyat dengan program baru di saat masa kampanye, yang akan memboroskan anggaran akibat tidak optimalnya pengelolaan dan tidak tepatnya sasaran tujuan penerima manfaat tersebut," kata Vasco saat dihubungi IDN Times, Rabu (27/2).

Baca Juga: 3 Kartu Sakti Baru Jokowi, Efektif atau Menambah Beban APBN?

Topik:

  • Rochmanudin

Berita Terkini Lainnya