Komisi II DPR Setujui Usulan Anggaran 2021 Kemendagri Rp4,47 Triliun
Dok.IDN Times/Istimewa
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Komisi ll DPR RI menggelar rapat kerja bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk membahas anggaran tahun 2021 di Kompleks Parlemen DPR RI, Jakarta, Rabu (24/6).
Dalam rapat tersebut, Komisi ll menyetujui usulan tambahan anggaran oleh Mendagri sebesar Rp1.275.386.488.000 dari total pagu indikatif Rp3.203.700.438.000.
“Menyetujui usulan tambahan anggaran Kemendagri sebesar Rp1.275.386.488.000 termasuk di dalamnya tambahan anggaran DKPP sebesar Rp91.949.051.000,” ujar Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia.
1. Tito mempertimbangkan kemampuan keuangan negara
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengenakan masker unik (Instagram.com/@kemendagri)Anggaran itu kata Tito akan digunakan untuk belanja operasional, belanja pegawai, belanja non operasional, dan belanja barang. Namun demikian ia tetap ingin pemerintah fokus anggaran untuk penanganan COVID-19.
"Namun semuanya tentu mempertimbangkan kemampuan dan keuangan negara," ujarnya.
Baca Juga: Mendagri: Dana Rp9,1 Triliun Sudah Dikunci Khusus untuk Pilkada
2. Anggaran 2020 Kemendagri sebesar Rp3,4 triliun
Mendagri Tito Karnavian, di Istana Kepresidenan Bogor (IDN Times/Teatrika Handiko Putri)Untuk tahun 2020, pagu anggaran Kemendagri sebesar Rp3,4 triliun, namun dirasionalisasi sebesar Rp1,02 triliun karena penghematan APBN dalam rangka penanganan COVID-19 menjadi sebesar Rp2,4 triliun. Kemendagri juga sempat mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp415 miliar untuk pembiayaan DKPP yang kini tergabung dengan Kemendagri hingga penambahan blangko e-KTP.
"Peruntukan pendanaan pelaksanaan tugas fungsi DKPP sebanyak Rp147 miliar lebih, karena DKPP anggarannya sudah masuk dalam satker salah satu komponen di Kemendagri. Kemudian bantuan keuangan partai politik masih kurang dari yang telah teralokasi sebanyak Rp4,4 miliar. Kemudian tambahan 25 juta keping blanko e-ktp sebanyak Rp264 miliar lebih. Ini untuk mengantisipasi karena di tahun sebelumnya pernah terjadi kelangkaan blangko e-KTP karena ada anggarannya yang kurang," ujar Tito.
3. Raker juga bahas rencana program Kemendagri
Rapat Paripurna DPR RI (IDN Times/Irfan Fathurohman)Rapat kerja yang berlangsung secara fisik ini dipimpin oleh Ketua Komisi II Ahmad Doli Kurnia yang didampingi wakilnya, Saan Mustopa. Beberapa anggota juga terlihat hadir fisik meski ada juga yang masih mengikuti secara virtual.
Selain membahas anggaran, rapat ini juga membahas rencana program kerja yang akan diadakan Kemendagri tahun 2021.
Baca Juga: Mendagri: Negara Tidak Mungkin Terus Menerus Lakukan Pembatasan
Topik:
Berita Terkini Lainnya
