PDIP Instruksikan Kader Ikut Seleksi Koordinator PKH Kemensos
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mendampingi Ketua Umum PDIP Megawati Sukarnoputri, Jakarta, Jumat (10/1). (IDN Times/Irfan Fathurohman)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - PDI Perjuangan menginstruksikan kadernya untuk ikut serta dalam rekrutmen seleksi koordinator Program Keluarga Harapan (PKH) yang diselenggarakan oleh Direktorat Jaminan Sosial Keluarga Kementerian Sosial.
Terkait dengan hal tersebut, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menjelaskan, PDIP sebagai Partai Kader yang memiliki akar kuat di tingkat grassroots, dan sekaligus sebagai Partai Massa terus melakukan pendidikan dan kaderisasi politik sebagai syarat penempatan kader Partai dari tingkat RT, RW, Desa, Kecamatan, Kabupaten Kota, Provinsi, hingga di tingkat nasional dan bahkan internasional.
“Jadi ketika Partai menginstruksikan kadernya untuk ikut kontestasi di pengawas desa, atau dalam Program Keluarga Harapan (PKH), aktif dalam bela negara, dan aktif melibatkan diri dalam kepengurusan formal kemasyarakatan, hal tersebut merupakan bagian dari fungsi utama partai dan bagian dari tradisi demokrasi yang dijalankan PDIP,” kata Hasto dalam keterangan tertulisnya, Rabu (5/8/2020).
1. PDIP akan menempatkan kadernya di jabatan strategis
IDN Times/Ilyas Listianto MujibHasto menjelaskan, partai politik berkepentingan untuk melakukan rekrutmen anggota termasuk dari kalangan profesional dan tokoh masyarakat. Mereka yang direkrut partai kemudian mengikuti kaderisasi kepemimpinan secara berjenjang.
“Demokrasi itu membuka ruang kontestasi melalui Pemilu. Partai yang menang Pemilu, di mana pun tradisi demokrasi di seluruh dunia, maka partai lalu menempatkan kader-kadernya pada jabatan strategis,” ujarnya.
Bagi PDIP, sebut Hasto, yang penting ketaatan pada aturan main dan juga fairness. Partai telah berkirim surat agar kader PDIP secara aktif mencermati adanya peluang dari setiap jabatan strategis di setiap lapisan masyarakat dan pemerintahan.
“PDI Perjuangan bertanggung jawab atas kualitas kader yang ditempatkan. Partai memiliki aturan disiplin ketat, dan PDI Perjuangan bergerak secara terbuka,” ujarnya.
Baca Juga: Hasto Klaim Kader PDIP Paling Sedikit Jadi Pejabat Publik dan BUMN
2. PDIP klaim kadernya paling sedikit menempati jabatan komisaris
(Dok. IDN Times)Dengan adanya surat instruksi agar partai secara aktif berpartisipasi pada proses rekrutmen jabatan publik, maka Hasto menegaskan, PDIP terbuka dan melakukan segala sesuatunya dengan dasar legalitas yang kuat.
Editor’s picks
“Dalam penempatan jabatan strategis sebagai komisaris misalnya, jumlah kader PDI Perjuangan paling sedikit dibanding partai lain. Keputusan otoritas menteri kami terima, dan hal tersebut sebagai daya pemacu untuk terus tingkatkan kualitas kader,” ujar Hasto.
3. DPR kritik instruksi PDIP kepada kadernya
Anggota komisi IX DPR RI, Saleh Partaoan Daulay di diskusi akhir pekan di kawasan Jakarta Pusat (IDN Times/Margith Juita Damanik)Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PAN Saleh Partaonan Daulay mengatakan, proses rekrutmen pendamping PKH harus dilakukan secara adil, terbuka, dan bebas dari kepentingan politik.
Sebab menurutnya, program PKH adalah program pemberdayaan masyarakat yang berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan. Karena itu, sangat tidak bijak jika dimasuki oleh kepentingan politik temporal.
“Pendamping PKH itu sangat strategis. Tidak bisa dipungkiri bahwa selama ini sering dipergunakan sebagai alat. Alat untuk merekrut para pemilih,” kata dia saat dihubungi, Rabu (5/8/2020).
“Yang didampingi itu kan masyarakat tidak mampu. Kalau dikasih bantuan bulanan melalui dana APBN, pastilah mereka akan patuh pada para pendamping. Jika pendamping mengarahkan untuk memilih satu partai tertentu, tentu itu bisa saja dilakukan,” sambungnya.
4. DPR menilai koordinator PKH tidak boleh diisi oleh kader partai
Mensos Juliari pantau penyaluran PKH/dok kemensosDalam konteks ini, Saleh berharap seleksi pendamping PKH dilakukan secara terbuka. Semestinya, tidak boleh ada kader partai politik yang mendaftar. Sebab, anggaran yang dipakai adalah anggaran APBN.
“Masalahnya, ini menterinya kan dari partai politik. Bagaimana kita mau tahu bahwa seleksinya itu fair? Ini yang harus diperhatikan oleh semua pihak,” ujar Wakil Ketua MKD itu.
“Kan tidak etis juga kalau semua partai politik yang lolos ke parlemen meminta jatah pendamping PKH. Kalau etis, ya pendamping itu juga dibagi secara proporsional. Tergantung berapa persen suara dan jumlah kursi hasil Pemilu,” imbuhnya.
Baca Juga: Mensos Klaim Penyaluran Bansos PKH Sudah 100 Persen
Berita Terkini Lainnya
