PKS Dukung PSBB Transisi DKI Jakarta dengan Pengawasan Ketat
Sejumlah kendaraan terjebak kemacetan di Lenteng Agung, Jakarta, Jumat (15/5/2020) (ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan Kamis (4/6) siang lalu mengumumkan perpanjangan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Anies menyebut PSBB yang berlaku hingga akhir Juni 2020 ini sebagai PSBB transisi dengan beberapa pelonggaran aktivitas.
Anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati dari fraksi PKS, mendukung perpanjangan PSBB transisi di DKI Jakarta dengan menitikberatkan kepada analisis data dari berbagai sisi.
1. PKS menilai perpanjangan PSBB Anies dalam transisi adalah langkah tepat
Pemprov DKI Buka Kegiatan Sosial Ekonomi Bertahap dengan Protokol Khusus (Dok. Humas Pemprov DKI Jakarta)Mufida menyebut, perpanjangan PSBB di DKI Jakarta menjadi PSBB transisi menuju aman, sehat dan produktif bisa menjadi contoh bagaimana respons kebijakan terhadap COVID-19 dibuat dengan cara terukur dan tidak tergesa-gesa.
"Indikator epidemiologi,kesehatan publik dan fasilitas Kesehatan hasil masukan dari berbagai tim ahli kesehatan bisa menjadi acuan dalam penerapan kebijakan baru. Hasil dari berbagai indikator tadi adalah tetap memperpanjang PSBB dengan pelonggaran di beberapa aktivitas dengan protokol ketat," ujar anggota DPR dari Dapil Jakarta II ini di Jakarta, lewat keterangan tertulisnya (6/6).
Baca Juga: Anies Ancam Warga di Rumah Saja Jika Tak Taati Protokol Kesehatan
2. PSBB transisi harus dalam pengawasan ketat
Grafik Kematian Pasien COVID-19 selama 3 Periode PSBB Jakarta (IDN Times/Arief Rahmat)Mufida melanjutkan, meski pun pemulihan ekonomi penting dan ada kepentingan untuk memperoleh PAD bagi Pemprov, tapi pelonggaran dan pengaktifan kembali kegiatan ekonomi dilakukan secara bertahap dengan pembatasan kapasitas serta protokol yang ketat.
"Catatannya ada pada pengawasan penerapan wilayah pengendalian ketat (WPK) di RW yang masih merah. Kemudian disiplin dari masyarakat dan pelaku serta pengawasan yang ketat di sektor-sektor yang mulai dilonggarkan seperti perkantoran, rumah makan, kendaraan umum, tempat ibadah, pusat perbelanjaan dan yang ditetapkan di fase I," tutur Mufida.
Ia meminta agar ada pengawasan langsung dengan menerjunkan personel guna mengawasi tempat-tempat yang mendapat pelonggaran aktivitas.
Editor’s picks
"Pastikan aktivitasnya sesuai dengan kapasitas yang diatur di fase I dan sekaligus memastikan aktivitas yang belum boleh berjalan seperti sekolah di fase II tetap mengikuti aturan," kata dia.
3. PSBB transisi bukan new normal
Grafik Kesembuhan Pasien COVID-19 Selama 3 Periode PSBB Jakarta (IDN Times/Arief Rahmat)Mufida menyebut meski ada pelonggaran, yang harus dipahami oleh semua kalangan adalah status DKI Jakarta tetap memberlakukan PSBB.
Sehingga, ujar Mufida, jangan sampai dimaknai pelonggaran dalam PSBB kali ini sebagai new normal dalam beraktivitas. Ia menegaskan perpanjangan PSBB kali ini adalah langkah pembiasaan terhadap pola hidup sehat dan aman sesuai protokol COVID-19.
Mufida juga mengapresiasi penggunaan rem kebijakan yang bisa membatalkan pelonggaran aktivitas jika ternyata kembali terjadi tren peningkatan kasus.
"Kebijakan utama adalah memperpanjang PSBB dengan sebutan PSBB Transisi Menuju Aman, Sehat, dan Produktif. Sehingga hal-hal yang diatur ketat dalam PSBB masih berlaku. Meski ada pelonggaran di beberapa sektor bukan berarti DKI Jakarta memberlakukan new normal. Pengertian yang sepaham ini penting agar tidak terjadi kerancuan di lapangan," ungkap Mufida.
4. PSBB transisi melibatkan pengurus lingkungan
Grafik Pemakaman dengan Protokol COVID-19 di DKI Jakarta (IDN Times/Arief Rahmat)Mufida menambahkan, guna menunjang keberhasilan transisi ini, sebaiknya dilakukan sosialisasi hidup disiplin dengan protokol kesehatan berbasis RW dan RT secara masif. Sosialisasi bisa dilakukan dengan melibatkan tokoh setempat dan para influencer melalui berbagai media.
"Selain itu, perlu disiapkan sarana pendukung pelaksanaan protokol kesehatan di semua tempat. Misalnya hand sanitizer, marka jarak 1-1,5 meter, tempat cuci tangan, masker dan lainnya. Penyediaan sarana di area publik disediakan oleh pemerintah, dan area privat disediakan oleh pengelola tempat. Semoga masa transisi di Jakarta berhasil dengan partisipasi publik dan dukungan semua pihak," papar Mufida.
Baca Juga: Pemprov DKI Dinilai Tegas Tangani COVID-19, Pemerintah Pusat Plin-plan
Berita Terkini Lainnya
