Polisi Klaim Belum Terima Pemberitahuan Demo Tolak Coldplay di GBK
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Polda Metro Jaya mengklaim belum menerima adanya laporan pemberitahuan unjuk rasa dari Gerakan Nasional Anti (Granati) LGBT yang menolak konser Coldplay, di Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta Pusat, Rabu (15/11/2023).
"Hari ini itu tidak ada dengan pemberitahuan. Tentunya negara kita negara hukum termasuk bagaimana kita menjaga ketertiban keamanan tidak melakukan penghasutan," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko di Polda Metro Jaya.
Baca Juga: 3.906 Personel Gabungan Amankan Konser Coldplay di GBK
1. Polda Metro Jaya akan menindak sesuai prosedur massa aksi
Trunoyudo tak menyebut secara lugas akan membubarkan massa yang masih nekat berunjuk rasa tanpa pemberitahuan lebih dulu. Namun, ia mengakui pihaknya akan mengambil tindakan sesuai prosedur hukum.
"Sejauh ini belum ada (aksi unjuk rasa), namun demikian langkah tentu negara hukum kita ikuti aturan. Apabila ada pelanggaran, tentu prosedur hukum yang kita lakukan dalam langkah untuk memberikan rasa keamanan dan kenyamanan," tuturnya.
2. Granati LGBT tolak konser Coldplay
Editor’s picks
Sebelumnya, massa Granati LGBT mengaku akan menggelar demo tolak konser grup band asal Inggris, Coldplay di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Rabu (15/11/2023) siang ini.
Koordinator Granati LGBT Buya Husein menyampaikan, aksi tersebut dijadwalkan berlangsung pukul 12.00 WIB hingga selesai. Adapun total massa yang hadir diklaimnya mencapai seribu orang.
“Betul (akan ada aksi) InsyaAllah seribu orang,” kata Buya, saat dihubungi.
Baca Juga: Tolak Konser Coldplay, Massa Aksi Granati LGBT Ancam Kepung GBK
3. Massa aksi minta penyelenggara membatalkan dan membubarkan konser
Buya menjelaskan, pihaknya akan menuntut penyelenggara agar membatalkan dan membubarkan Coldplay. Selain itu, mereka juga menuntut Polri menangkap penyelenggara yang menurutnya telah melanggar UUD 1945 dan Pancasila.
“Kita tetap akan menasihati Menparekraf Sandiaga Uno dan Menko Polhukam Mahfud MD juga panitia penyelenggara agar taubat,” ujar Buya.