Istana soal Hari Kebudayaan 17 Oktober: Ada Dasarnya, Tidak Cocoklogi
- Penetapan tanggal tidak cocoklogi
- Ada sejumlah alternatif tanggal lain yang dibahas
- 17 Oktober sama dengan tanggal kelahiran Presiden Prabowo Subianto
Jakarta, IDN TImes - Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, mengatakan penetapan Hari Kebudayaan pada 17 Oktober sudah melalui komunikasi dari berbagai pihak. Menurutnya, Hari Kebudayaan ditetapkan sebagai bagian dari apresiasi kepada para pegiat budaya.
"Dari hasil komunikasi kita dengan Kementerian Kebudayaan, bahwa ini merupakan masukan dari para budayawan, para pekerja seni, tradisi, yang merasa penting untuk ditetapkan sebuah tanggal sebagai hari kebudayaan untuk mengapresiasi para budayawan, tradisi, pelaku seni tradisi supaya juga tidak hanya sekadar diingat, tapi juga mendapatkan tempat dalam keberlanjutan pembangunan bangsa kita," ujar Hasan di kantornya, Jakarta, Rabu (16/7/2025).
1. Penetapan tanggal tidak cocoklogi
Hasan mengatakan, penetapan Hari Kebudayaan sudah ada dasarnya. Sehingga, tidak dilakukan secara cocoklogi.
"Pemerintah kita tidak menganut sistem otak-atik-gatuk, pikiran cocoklogi. Jadi ketika sebuah tanggal ditetapkan oleh Kementerian itu ada dasarnya, apakah itu dasar hukum, apakah itu dasar peristiwa, atau dasar sejarah," kata dia.
2. Ada sejumlah alternatif tanggal lain yang dibahas
Pada pembahasannya, kata Hasan, ada sejumlah alternatif tanggal lain yang dibahas untuk menetapkan Hari Kebudayaan. Hingga akhirnya ditetapkan 17 Oktober sebagai Hari Kebudayaan.
"Ada enam atau tujuh tanggal yang dijadikan alternatif sebagai Hari Kebudayaan. Misalnya ada tanggal 2 Mei, yang sudah Hari Pendidikan, tanggal 20 Mei, ada berapa tanggal lagi saya tidak hapal, yang diusulkan. Tapi karena hari-hari itu sudah ada harinya, ada hari peringatannya, dan hari ini juga, tanggal 17 Oktober ini, ada momen sejarahnya, pengakuan resmi pemerintah terhadap keberagaman dengan dimasukannya semboyan Bhineka Tunggal Ika sebagai bagian tidak terpisahkan," ucap dia.
3. 17 Oktober sama dengan tanggal kelahiran Presiden Prabowo Subianto
Sebelumnya, Ketua DPR Puan Maharani akan meminta Komisi X DPR memanggil Menteri Kebudayaan, Fadli Zon, menjelaskan alasan di balik penetapan hari Kebudayaan Nasional pada 17 Oktober. Penetapan tanggal itu menjadi polemik di ruang publik karena bertepatan dengan hari lahir Presiden Prabowo Subianto.
"Jadi, nanti melalui komisi X kami akan minta untuk menerangkan dan menjelaskan apa dasar serta argumentasinya terkait dengan hal tersebut," ujar Puan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat pada Selasa (15/7/2025).
Lebih lanjut, Puan mengingatkan kebudayaan bukan hanya untuk kelompok tertentu, tetapi milik seluruh rakyat, lintas generasi dan lintas zaman.
"Jadi, jangan sampai itu bersifat inklusif ataupun eksklusif dan ini enggak boleh kemudian tanpa dasar (penetapannya)," ucap Puan.
