Jakarta, IDN Times - Calon wakil presiden (cawapres) dari Koalisi Indonesia Maju (KIM), Gibran Rakabuming Raka, diisukan akan menjadi kader Partai Golkar. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto enggan menjawab kebenaran isu tersebut.
"Kalau itu tetaplah isu," ujar Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (6/11/2023).
Sebelumnya, Hasto Kristianto menegaskan, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka sudah tidak menjadi bagian dari kader PDIP. Putra sulung Presiden Joko "Jokowi" Widodo itu telah berpamitan ke Ketua DPP PDIP Puan Maharani untuk menjadi cawapres pendamping Prabowo Subianto.
"Karena saya juga telah menerima telepon dari Mas Airlangga saat itu, Ketua Umum Golkar, bahwa Mas Gibran dikuningkan, digolkarkan. Maka otomatis Mas Gibran karena dicalonkan bersama Bapak Prabowo, sudah tidak menjadi bagian dari keluarga PDI Perjuangan," kata Hasto usai Rakorda PDIP NTB di Mataram, Minggu (5/11/2023).
Berdasarkan UU Partai Politik, kata Hasto, seorang capres dan cawapres tidak bisa diusung ketika punya Kartu Tanda Anggota (KTA) partai politik ganda. Karena hal ini dapat menyebabkan gugurnya pencalonan seseorang ketika punya KTA ganda.
"Ini diatur dalam pilkada. Sehingga di dalam pilpres pun, capres dan cawapres tidak boleh memiliki KTA ganda," terang Hasto.
Ia menjelaskan, PDIP telah mengirim surat ke Gibran untuk pengembalian KTA PDIP. Menurutnya, etika politik harus dipenuhi oleh Gibran yang berpasangan dengan Prabowo Subianto pada Pilpres 2024.
"Mas Gibran yang sudah pamit melalui Mbak Puan, artinya pamit untuk dicalonkan dengan Partai Gerindra dan Golkar. Kita lihat, inilah politik itu berbicara tentang etika," ucap Hasto.
Hasto kembali menegaskan bahwa Gibran sudah tidak menjadi kader PDIP. Tapi, Gibran tidak akan bisa dicalonkan sebagai cawapres oleh Partai Golkar jika masih punya KTA PDIP.
"Itu ketentuan konstitusi kita. Kecuali mau dilakukan perubahan lagi. Mas Gibran kan sudah pamit, sehingga sudah jelas sifatnya pamit itu adalah suatu bentuk pengunduran diri," terangnya.