Isu Kader PDIP Kena Reshuffle, Deddy Sitorus: Terserah Presiden

13 Agu 2024, 18:13 WIB

Muhammad Ilman Nafian

Ketua DPP PDIP, Deddy Sitorus (IDN Times/Amir Faisol)

Intinya sih...

Deddy Sitorus tidak keberatan jika kader PDI Perjuangan diganti dalam reshuffle kabinet oleh Presiden Jokowi.
Deddy juga menyatakan bahwa partainya tak masalah jika menteri nonpartai yang direkomendasikan oleh PDI Perjuangan ikut diganti.
PDI Perjuangan berkomitmen untuk mengawal pemerintahan Jokowi dan Ma'ruf Amin hingga selesai masa jabatan 2024.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Ketua DPP PDI Perjuangan, Deddy Sitorus, buka suara terkait isu menteri dari partainya akan di-reshuffle oleh Presiden Joko "Jokowi" Widodo. Deddy menegaskan, PDI Perjuangan tak masalah apabila kader partainya terkena reshuffle.

"Kami memahami dan menerima bahwa pengangkatan dan pemberhentian menteri itu merupakan hak prerogratif Presiden. Jadi, kami tidak dalam posisi menerima atau menolak, hanya mengacu pada konstitusi yang ada. Jika kader PDI Perjuangan mau diganti, itu terserah dan semaunya Presiden saja," ujar Deddy dalam keterangannya, Selasa (13/8/2024).

1. Deddy juga tak masalah jika mau mengganti menteri yang direkomendasikan PDIP

Ketua DPP PDIP, Deddy Sitorus (IDN Times/Amir Faisol)

Dalam kesempatan itu, Deddy menegaskan partainya tak masalah apabila Jokowi mengganti menteri nonpartai yang direkomendasikan PDI Perjuangan.

"Jikapun Presiden mau mengganti menteri-menteri profesional (nonpartai) yg direkomendasikan PDIP seperti Menkeu, Menlu, Menteri PUPR, Menhub dan Menteri ESDM, itu juga terserah Presiden saja," kata dia.

"Kami merasa sudah cukup berupaya dan berjuang dalam memenangkan dan mempertahankan sehingga 10 tahun ini pemerintahan bisa berjalan dengan baik meskipun tekanan politik sejak 2014 sangat kuat," sambungnya.

2. Deddy sudah dengar lama kursi menteri PDIP mau digusur

Ketua DPP PDIP, Deddy Sitorus (IDN Times/Amir Faisol)

Deddy mengatakan, sudah mendengar lama isu kursi menteri dari PDI Perjuangan mau digusur. Meski demikian, kata dia, isu itu tak kunjung terjadi.

"Kabar dan rumor ttg niat menggusur kader PDI Perjuangan sudah lama kita dengar tetapi selama ini hanya isu. Jadi sikap kami hanya mendengar dan menunggu saja dan tidak ingin mencampuri masalah itu," kata dia.

Menurutnya, PDI Perjuangan berkomitmen mengawal pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin hingga selesai 2024.

"Sebab PDI Perjuangan adalah tulang punggung lahirnya pemerintahan ini pada pemilu 2014 dan 2019. Dengan demikian secara etik dan moral, kami merasa berkewajiban untuk menyelesaikan amanah yang diberikan oleh rakyat dan Presiden," ucap dia.

3. Jokowi tak menampik soal isu reshuffle

Presiden Jokowi menunjukkan meja kerjanya di Istana Garuda IKN (dok. Sekretariat Presiden)

Sebelumnya, Presiden Jokowi tak menampik beredarnya isu akan me-reshuffle menteri di Kabinet Indonesia Maju. Jokowi mengatakan, reshuffle bisa saja terjadi apabila diperlukan.

"Kalau diperlukan, saya kan sudah ngomong dari dulu, kalau diperlukan, saya punya hak prerogratif," ujar Jokowi di Ibu Kota Nusantara (IKN), Selasa (13/8/2024).

4. Deretan menteri dari PDIP

Presiden Jokowi ajak Wapres Ma'ruf Amin dan Menteri Kabinet Indonesia maju nikmati udara di IKN (dok. Sekretariat Presiden)

Ada sederet menteri asal PDIP dan NasDem yang masih berada di Kabinet Indonesia Maju. Berikut sembilan menteri dan wakil menteri yang berasal dari partai banteng moncong putih itu:

Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono
Menteri Sosial, Tri Rismaharini
Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki.
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), I Gusti Bintang Ayu Darmawati
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Abdullah Azwar Anas
Sekretaris Kabinet Pramono Anung
Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi Wetipo.

Sedangkan, menteri asal NasDem yang berada di kabinet Jokowi kini sisa satu, yakni Menteri LHK Siti Nurbaya, setelah Johny G Plate lengser dari kursi Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) menjadi terpidana kasus korupsi BTS, dan Syahrul Yasin Limpo yang terseret kasus gratifikasi di Kementerian Pertanian.