Jakarta, IDN Times - Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) mencabut perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) atas nama PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) di Riau. Seluruh area konsesi sekitar 338.536 hektare di provinsi tersebut kembali dikuasai oleh negara.
Pencabutan izin tersebut didasari Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor 971 Tahun 2026 pada 19 November 2026. Pencabutan izin didasarkan pada sederet temuan pelanggaran, mulai dari kebakaran gambut berulang hingga kerusakan kawasan lindung.
Momen tersebut turut disaksikan oleh Wakil Menteri Pertahanan, Richard Tampubolon, dan Juru Bicara Satgas PKH, Barita Simanjuntak.
"Keberadaan perkebunan kelapa sawit seluas kurang lebih 18.362,74 hektare, bukaan tambang tanpa izin sekitar 541,46 hektare, serta kerusakan kawasan lindung seluas kurang lebih 211,54 hektare," ungkap Juru Bicara Satgas PKH, Barita Simanjuntak, di dalam keterangan yang dikutip pada Sabtu (21/11/2026).
Selain itu, ditemukan juga permasalahan perlindungan kawasan penyangga Taman Nasional Tesso Nilo yang berdampak terhadap habitat gajah Sumatra.