Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
Install

Izin Usaha Riau Pulp Dicabut, Negara Kuasai 338 Ribu Hektare Lahan di Riau

3 min read
Izin Usaha Riau Pulp Dicabut, Negara Kuasai 338 Ribu Hektare Lahan di Riau
Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) mencabut perizinan berusaha pemanfaatan hutan (PBPH) milik PT Riau Andalan Pulp and Paper (PT RAPP), anak usaha APRIL Group di Riau. (Dokumentasi Satgas PKH)
  • Satgas PKH mencabut PBPH PT RAPP melalui SK Menteri Kehutanan Nomor 971 Tahun 2026, mengembalikan sekitar 338.536 hektare konsesi di Riau ke penguasaan negara.
  • Pencabutan dipicu temuan kebakaran gambut berulang, sawit 18.362,74 hektare, tambang ilegal, kerusakan kawasan lindung, serta masalah penyangga Taman Nasional Tesso Nilo.
  • Seluruh kegiatan di area RAPP dihentikan, sementara kewajiban pemulihan dan hukum tetap berlaku; RAPP menyatakan masih menunggu pemberitahuan resmi pemerintah.
This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, IDN Times - Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) mencabut perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) atas nama PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) di Riau. Seluruh area konsesi sekitar 338.536 hektare di provinsi tersebut kembali dikuasai oleh negara.

Pencabutan izin tersebut didasari Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor 971 Tahun 2026 pada 19 November 2026. Pencabutan izin didasarkan pada sederet temuan pelanggaran, mulai dari kebakaran gambut berulang hingga kerusakan kawasan lindung.

Momen tersebut turut disaksikan oleh Wakil Menteri Pertahanan, Richard Tampubolon, dan Juru Bicara Satgas PKH, Barita Simanjuntak.

"Keberadaan perkebunan kelapa sawit seluas kurang lebih 18.362,74 hektare, bukaan tambang tanpa izin sekitar 541,46 hektare, serta kerusakan kawasan lindung seluas kurang lebih 211,54 hektare," ungkap Juru Bicara Satgas PKH, Barita Simanjuntak, di dalam keterangan yang dikutip pada Sabtu (21/11/2026).

Selain itu, ditemukan juga permasalahan perlindungan kawasan penyangga Taman Nasional Tesso Nilo yang berdampak terhadap habitat gajah Sumatra.

  1. 1. Seluruh kegiatan di dalam area PT RAPP dihentikan

    Satgas PKH, PT RAPP
    Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) mencabut perizinan berusaha pemanfaatan hutan (PBPH) milik PT Riau Andalan Pulp and Paper (PT RAPP), anak usaha APRIL Group di Riau. (Dokumentasi Satgas PKH)

    Lebih lanjut, Barita mengatakan, dampak dari pencabutan perizinan, maka kegiatan di dalam area izin PT RAPP dihentikan dan kawasan kembali dikuasai oleh negara. Meski begitu, kewajiban pemulihan lingkungan dan tanggung jawab hukum perusahaan tetap berlaku.

    Selain terhadap PT RAPP, Satgas PKH juga menempuh langkah serupa terhadap aktivitas PT Gemilang Sawit Lestari (PT GSL) di Kabupaten Kuantan Singingi. Satgas PKH menemukan indikasi pabrik kelapa sawit nonkebun milik PT GSL melakukan pembelian dan pengolahan hasil perkebunan sawit yang berasal dari aktivitas perkebunan di dalam perkebunan tanpa izin.

    "Keberadaan pabrik tersebut juga diduga mendorong semakin masifnya perambahan kawasan hutan di sekitarnya untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit," kata Barita.

    Ia menambahkan, tindak penindakan terhadap dua perusahaan itu menjadi bukti komitmen pemerintah tidak menoleransi terhadap pelanggaran pemanfaatan kawasan hutan.

  2. 2. Satgas PKH akan melakukan penertiban secara terukur

    PT RAPP, Satgas PKH
    Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) mencabut perizinan berusaha pemanfaatan hutan (PBPH) milik PT Riau Andalan Pulp and Paper (PT RAPP), anak usaha APRIL Group di Riau. (Dokumentasi Satgas PKH)

    Barita mengatakan, Satgas PKH akan terus melakukan penertiban secara tegas, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan melalui sinergi lintas kementerian dan lembaga.

    Upaya itu, kata Barita, diharapkan bisa mengembalikan fungsi kawasan hutan, menjaga aset negara serta memastikan pemanfaatan sumber daya alam berjalan sesuai ketentuan di dalam peraturan perundang-undangan.

    Mengutip data dari Kejaksaan Agung, total kawasan hutan yang berhasil dikuasai mencapai 6.220.845,93 hektare. Sebanyak 6.206.212,14 hektare di antaranya merupakan lahan perkebunan dan 14.633,79 hektare lahan di sektor pertambangan.

  3. 3. PT RAPP masih menunggu pemberitahuan resmi soal pencabutan izin usaha

    Ilustrasi hutan sebagai penghasil udara bersih
    Ilustrasi hutan sebagai penghasil udara bersih (pexels.com/Vladimir Srajber)

    Sementara, PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) mengatakan masih menunggu pemberitahuan resmi dari pemerintah mengenai pencabutan PBPH. Sebab, sejauh ini, pihak manajemen hanya mendengar dari pemberitaan media.

    "Kami menghormati kewenangan Pemerintah dan akan terus berkomunikasi secara konstruktif dengan otoritas terkait. Saat ini kami menunggu pemberitahuan resmi serta penjelasan lebih lanjut, dan akan memberikan tanggapan melalui mekanisme yang sesuai setelah kami menerimanya," ujar manajemen RAPP di dalam keterangan tertulis yang dikutip pada Sabtu (21/11/2026).

    Manajemen RAPP menyampaikan, saat ini prioritas perusahaan adalah kesejahteraan masyarakat yang bergantung pada kegiatan operasional RAPP. Di mana PT RAPP bersama Grup APRIL mempekerjakan lebih dari 41 ribu pekerja dan mendukung ratusan pelaku usaha lokal yang memasok barang dan jasa.

    Selain itu, studi dampak ekonomi sebelumnya memperkirakan bahwa aktivitas PT RAPP mendukung sekitar 170 ribu lapangan pekerjaan di Riau dan sekitar 300 ribu lapangan pekerjaan di seluruh Indonesia.

    "Kami akan terus memberikan informasi kepada kontraktor, pelanggan, pemasok, dan mitra usaha lainnya, serta berupaya meminimalkan gangguan yang mungkin timbul," katanya.

    PT RAPP telah menjadi bagian dari Riau selama lebih dari tiga dekade. Pada rentang waktu 2016 hingga 2025, PT RAPP mengeklaim telah berkontribusi lebih dari Rp350 triliun terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Riau.

Related Articles

See More