CEK FAKTA: Kasus Bupati Kupang Diduga Perkosa Mahasiswi Berujung Damai

Bareskrim Polri membantah kabar di media sosial yang menyebut perkara tersebut berakhir damai.
Penanganan perkara berada di bawah kewenangan Polda NTT dan masih berjalan sesuai prosedur hukum.
Bareskrim Polri terus memberikan asistensi, termasuk dalam tahapan perizinan yang harus ditempuh.
Jakarta, IDN Times - Jejaring media sosial dihebohkan dengan kabar kasus rudapaksa yang diduga dilakukan Bupati Kupang, Yosef Lede, terhadap seorang mahasiswi berujung damai. Narasi di media sosial menyebut Yosef berupaya mengajak pihak korban damai dan tidak menempuh jalur hukum.
Menanggapi informasi tersebut, Direktorat Tindak Pidana Perempuan dan Anak serta Tindak Pidana Perdagangan Orang (Dittipid PPA-PPO) Bareskrim Polri membantah. Direktur Tindak Pidana PPA-PPO Bareskrim Polri, Brigjen Pol Nurul Azizah, menegaskan, proses hukum kasus tersebut masih berjalan. Penanganannya dilakukan Direktorat Reserse PPA-PPO Polda NTT secara profesional.
"Jadi kalau teman-teman mungkin membaca di IG (Instagram) dan sebagainya bahwa terjadi damai dan sebagainya, mohon izin itu saya sampaikan tidak betul," ujar Nurul di Bareskrim Polri, Jakarta, Jumat (20/11/2026).
Nurul memastikan, pihaknya terus memberikan asistensi kepada penyidik Polda NTT sejak kasus tersebut mulai ditangani hingga saat ini.
1. Bareskrim bantah kabar kasus berakhir damai

Dirtipid PPA-PPO Bareskrim Polri, Brigjen Pol Nurul Azizah bersama jajaran saat menyampaikan jumpa pers di Mabes Polri, Jakarta (20/11/2026). (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa) Nurul menegaskan, informasi yang beredar di media sosial mengenai dugaan perdamaian antara pihak korban dan terlapor tidak benar.
Menurutnya, proses penanganan perkara tetap berjalan sesuai prosedur hukum yang berlaku. Karena itu, masyarakat diminta tidak langsung mempercayai informasi yang beredar di media sosial tanpa memastikan kebenarannya.
Nurul memastikan, Dittipid PPA-PPO Bareskrim Polri terus mengawasi perkembangan penanganan perkara tersebut melalui asistensi kepada jajaran Polda NTT.
2. Penanganan kasus masih berjalan di Polda NTT

Tangkapan layar dari jejaring media sosial (dok. Istimewa) Nurul mengatakan, penanganan kasus dugaan pemerkosaan tersebut berada di bawah kewenangan Ditres PPA-PPO Polda NTT. Bareskrim Polri sebagai pembina fungsi turut memberikan pendampingan dan asistensi agar proses penegakan hukum berjalan sesuai ketentuan.
"Tentu kami, dari Dittipid PPA-PPO Bareskrim Polri sebagai pembina fungsi selalu melakukan asistensi dari mulai kasus tersebut terjadi sampai dengan saat ini," katanya.
Nurul juga meyakini penyidik Polda NTT menangani perkara tersebut secara profesional.
3. Asistensi dari Bareskrim Polri

Dirtipid PPA-PPO Bareskrim Polri, Brigjen Pol Nurul Azizah bersama jajaran saat menyampaikan jumpa pers di Mabes Polri, Jakarta (20/11/2026). (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa) Lebih lanjut, Nurul menjelaskan, dalam proses penanganan perkara tersebut terdapat sejumlah prosedur yang harus dilalui. Menurutnya, hal itu menjadi bagian dari tahapan yang sedang ditempuh penyidik dalam menangani kasus tersebut.
"Kemarin juga sudah disampaikan bahwa di dalam penanganannya perlu juga perizinan dari pihak-pihak tertentu, nah itulah yang kami tempuh seperti itu," ujar dia.
Nurul kembali memastikan, asistensi dari Bareskrim Polri tetap berjalan dan penanganan hukum oleh Polda NTT terus dilakukan sesuai prosedur.
"Jadi asistensi tetap dilakukan dari mulai awal sampai dengan hari ini kami tetap melakukan asistensi. Teman-teman dari Polda NTT melakukan penanganan penegakan hukum secara profesional," kata dia.
Dengan demikian kabar kasus pemerkosaan terhadap mahasiswi yang dilakukan Bupati NTT berujung damai adalah hoaks alias kabar bohong.























