Jakarta Disebut Bisa Tenggelam Tanpa Reklamasi, Ini Jawaban Sandiaga

10 Mei 2017, 11:00 WIB

kompas.com

Menurut Menteri Koordinator (Menko) Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan, menghentikan proyek reklamasi bukanlah pilihan yang tepat. Dia meminta agar Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno benar-benar mempertimbangkan kebijakan yang kerap mereka dengungkan sejak masa kampanye.

Sebelumnya, Luhut Panjaitan telah mewanti-wanti Anies-Sandiaga terkait proyek warisan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama tersebut. Dia mengatakan, jika reklamasi dibatalkan, Jakarta berpotensi semakin turun 8 cm hingga 23 cm. Dia bahkan meminta agar keduanya bertanggungjawab jika hal itu benar-benar terjadi.

Luhut sebut bahwa reklamasi punya dasar hukum yang kuat.

Luhut juga beralasan bahwa reklamasi bukan sebuah proyek yang baru saja diputuskan. Reklamasi merupakan warisan turun temurun sejak era Soeharto dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sehingga memiliki dasar hukum yang amat kuat.

Jadi tidaknya reklamasi harus menunggu hasil kajian Bappenas.

Lebih lanjut, Luhut mengatakan bahwa kelanjutan proyek pulau reklamasi ini masih harus menunggu hasil kajian dari Badan Pembangunan dan Perencanaan Nasional (Bappenas). Selain Bappenas, dia juga berencana berbicara langsung dengan Anies-Sandi terkait kebijakan proyek reklamasi itu.

"Akan dibicarakan lebih lanjut".

Terkait masukan dari Luhut tersebut, Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih, Sandiaga Salahuddin pun angkat bicara. Dia mengaku akan membicarakan hal ini lebih lanjut dengan pihak terkait. Dia mengamini bahwa banyak hal yang harus dibahas dalam rencana penghentian proyek pulau reklamasi tersebut.