Jakarta Disebut Bukan Lagi Ibu Kota Negara pada 2024

Bambang mengungkapkan, pihaknya sudah mempersiapkan agar IKN pada 2024 sudah bisa digunakan sebagai ibu kota negara meski masih terbilang lama. Persiapan unsur pemerintahan hingga keamanan dilakukan dalam beberapa tahap.

"Walaupun tanggalnya masih 2024, tapi persiapannya harus kami lakukan dari sekarang, persiapan pemindahan bagaimana kita memindahkan ASN, TNI/Polri dalam beberapa tahapan, bahkan penyelenggaraan pemerintha harus kami pikirkan dari sekarang," katanya.

Bambang menjelaskan pada paruh pertama 2024, saat Presiden Jokowi mengeluarkan Keppres tersebut, pelayanan publik paling tidak sudah bisa berjalan dengan baik. Maka dari itu, persiapan IKN dilakukan sedini mungkin.

Bambang mengungkapkan pihaknya sudah menggaet 142 investor yang punya niat investasi untuk pembangunan IKN Nusantara. Sebanyak 90 di antaranya diklaim sudah keseriusan menanamkan modalnya di IKN.

"Kami ingin lapor juga kami menerima cukup banyak pernyataan minat atau letter of interest. Hingga kemarin, hingga minggu lalu jumlahnya 142 investor, 90 kami kategorikan pihak serius," katanya.

Sementara, Anggota Komisi XI DPR RI, Marwan Cik Asan, mengingatkan kepada pemerintah agar tidak memaksakan percepatan pembangunan IKN Nusantara. Hal itu disampaikan dengan pertimbangan keterbatasan pendanaan untuk pembangunan infrastruktur di ibu kota negara baru tersebut.

“Tentu sebagai bentuk konsistensi dukungan terhadap undang-undang IKN, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022. Proses pembangunan IKN ini harus kita kawal bersama. Pada pandangan fraksi yang telah disampaikan, pada saat pembahasan undang-undang itu kita sudah mengingatkan bahwa pembangunan IKN yang kita paksakan dipercepat pasti akan menghadapi kendala dari persoalan dana,” ujar Marwan.