Jakarta Rawan Gangguan saat Pemilu, Heru: DKI Barometer Politik

13 Nov 2023, 22:06 WIB

Pj. Gubernur Heru dan Jajaran Forkopimda Tanam 125 Pohon di Kali Mookervaart. (dok. Humas Pemprov DKI Jakarta)

Jakarta, IDN Times - Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono meminta para tokoh masyarakat dan pemuka agama dapat memberikan kontribusi positif dalam menyelesaikan perbedaan pendapat yang mungkin muncul selama proses kampanye dan pemilihan umum. Heru mengimbau masyarakat untuk berperan aktif dalam memelihara kedamaian dan keamanan Kota Jakarta saat Pemilu 2024 nanti.

Heru mengatakan diperlukan tindakan mitigasi dan deteksi dini untuk mencegah potensi kerawanan agar tidak meluas dan mengganggu stabilitas apalagi Bawaslu juga telah menetapkan dan menempatkan Jakarta sebagai daerah paling rawan gangguan.

"Hal ini tidak lepas dari posisi Jakarta sebagai barometer politik ekonomi, sosial, pertahanan, dan keamanan di Indonesia. Jakarta memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga integritas pemilu (berpedoman pada) Indeks Kerawanan Pemilu 2024," ujar Heru dalam keterangan, Senin (13/11/2023).

1. Pemprov DKI yakin bisa kawal pemilu

Ilustrasi Pemilu (IDN Times/Arief Rahmat)

Heru optimis Pemprov DKI Jakarta mampu mengawal proses pelaksanaan Pemilu dengan baik, sehingga dapat menjadi barometer demokrasi nasional yang sehat dan matang.

"Kita buktikan bahwa pelaksanaan pemilu di Jakarta berlangsung damai, aman, berkualitas, dan bermartabat, dengan kerja keras, keikhlasan, dan doa. Saya yakin pemilu 2024 di Jakarta akan berjalan dengan sukses, aman, adil, dan damai" kata Heru.

2. Hoaks jadi tantangan besar jelang Pemilu

ilustrasi hoax (IDN Times/Sukma Shakti)

Meski demikian Heru mengungkapkan salah satu tantangan besar yang sering dihadapi ketika pemilu yaitu berita hoaks yang bersifat merusak reputasi pihak lain. Untuk itu, penting dilakukan sinergi dengan berbagai macam pihak yang dekat dengan masyarakat agar dapat menjamin kelancaran proses pemilu.

"Kita harus memilah berita-berita yang memang hoaks (supaya) bisa kita abaikan. Sekali lagi harapan kami adalah melalui tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk bisa memberikan informasi terbaik bagi masyarakat," terang Heru.

3. ASN harus netralitas

Ilustrasi PNS. (IDN Times/Irwan Idris)

Heru menyampaikan, jajaran Pemprov DKI Jakarta telah berkomitmen dalam menjunjung tinggi profesionalisme dengan bersikap netral. Khususnya bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mempunyai aturan terkait netralitas saat Pemilu.

"ASN pasti memiliki aturan-aturan dan prosedur tetap (protap), sehingga ASN DKI Jakarta (diharapkan) dapat menjalankan tugas dengan mengusung profesionalisme. Tentunya kami juga melakukan itu untuk memberikan kenyamanan bagi warga jelang pesta pemilu 2024," kata Heru.