Gunakan TKD Tambahan, Akses Jalan Warga Tapsel Berangsur Pulih

Pengawas pekerjaan dari Bidang Bina Marga II Dinas PUPR Kabupaten Tapanuli Selatan, Syawal Amri Pulungan, mengatakan penanganan dilakukan pada sejumlah titik yang mengalami kerusakan.

"Item pekerjaannya berupa cut (memotong) tanah akibat tanah longsor yang sudah kita lakukan di beberapa titik, ada sekitar 9 sampai 10 titik. Selain itu, ada pekerjaan membersihkan dan mencuci parit karena parit drainase kita tertutup akibat longsor," kata Syawal.

Khusus pembangunan bronjong, pekerjaan tersebar di sekitar empat hingga lima titik dengan kebutuhan material diperkirakan mencapai 700–750 meter kubik. Dimensi konstruksi disesuaikan dengan kondisi kerusakan di lapangan. Salah satunya sepanjang 12 meter dengan tinggi empat meter, kemudian sepanjang 20 meter dengan tinggi empat meter. Ada pula konstruksi berbentuk huruf U sepanjang 10 meter dengan tinggi sekitar dua meter.

Penanganan juga mencakup perbaikan aliran air. Pada salah satu titik, box culvert sempat tertutup timbunan longsor sehingga aliran air sementara dialihkan melalui saluran baru agar tidak kembali menggerus badan jalan. Pekerjaan senilai Rp1,48 miliar tersebut dilaksanakan CV Lestari dengan masa pengerjaan 120 hari. Dimulai sekitar Oktober 2026, progresnya telah mencapai 25–30 persen dan ditargetkan selesai pada Desember 2026.

Pembangunan bronjong tersebut menjadi bagian dari pemanfaatan TKD Tambahan 2026 Kabupaten Tapanuli Selatan senilai Rp255,89 miliar. Dukungan anggaran dari pemerintah pusat ini diarahkan untuk mempercepat pemulihan berbagai sektor yang terdampak bencana, termasuk sarana dan prasarana umum.

Dari total anggaran tersebut, sebesar Rp153,58 miliar dialokasikan untuk perbaikan sarana dan prasarana umum, seperti jalan, jembatan, dan fasilitas publik lainnya.

Selain itu, anggaran mencakup pemulihan sosial dan ekonomi sebesar Rp55,15 miliar, pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan Rp12,78 miliar, kesiapsiagaan bencana Rp7,29 miliar, peningkatan pelayanan publik Rp1,19 miliar, serta rehabilitasi rumah ibadah Rp300 juta. Sementara Rp25,58 miliar dialokasikan untuk memenuhi kewajiban belanja wajib.

Dukungan TKD Tambahan diharapkan dapat membantu pemerintah daerah menangani kerusakan infrastruktur sekaligus meringankan beban APBD yang turut tertekan akibat bencana.

Bupati Tapanuli Selatan, Gus Irawan Pasaribu, berharap dukungan pemerintah pusat terhadap pemulihan daerah terdampak bencana dapat berlanjut secara bertahap hingga 2028. Dengan begitu, perbaikan infrastruktur dan pemulihan perekonomian masyarakat dapat terus berjalan.

Penanganan Jalan Pardomuan-Mosa merupakan bagian dari upaya rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur pascabencana di Sumatera. Pemulihan akses transportasi menjadi penting karena jalan dan jembatan berperan dalam menunjang mobilitas masyarakat serta aktivitas sosial dan ekonomi.

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian selaku Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera memastikan berbagai upaya penanganan terus berjalan, termasuk pemulihan infrastruktur di wilayah terdampak.

Tito menjelaskan, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memiliki tanggung jawab besar dalam menangani berbagai infrastruktur yang rusak akibat bencana, mulai dari jalan, jembatan, sungai, hingga fasilitas pendidikan.

Menurutnya, penanganan sungai juga perlu dipercepat karena sedimentasi dapat meningkatkan risiko banjir berulang.

"Karena sedimen ini kalau tidak ditangani, hujan lebat sedikit, banjir lagi," ujarnya.

Ia menegaskan, proses pemulihan pascabencana membutuhkan waktu dan menghadapi tantangan, termasuk potensi bencana susulan yang dapat kembali merusak infrastruktur.

"Tapi itu tantangannya kita, kita enggak akan berhenti untuk menangani dalam rangka untuk menyelamatkan rakyat," jelasnya.

Sejalan dengan itu, Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (Renduk PRRP) Sumatera 2026–2028 mengarahkan pemulihan infrastruktur dengan memperhatikan pengurangan risiko bencana dan keberlanjutan fungsi bangunan.

Pembangunan bronjong di Tapanuli Selatan menjadi salah satu bentuk penguatan infrastruktur di titik rawan. Upaya tersebut tidak hanya ditujukan untuk memperbaiki kerusakan fisik, tetapi juga menjaga keamanan akses masyarakat agar mobilitas dan aktivitas ekonomi dapat kembali berjalan. (WEB)